Bappenas: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Didukung Riset dan Inovasi
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Fokus pemerintah untuk tahun depan yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Dalam penyusunan RKP 2022, Pemerintah Indonesia pun menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan inovasi, saat ini mengutamakan pendekatan knowledge-based economy dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Salah satunya tercermin dalam proses penyusunan RKP 2022.
Bappenas sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan nasional menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, Pemerintah telah menggunakan pendekatan teknokratis yang didukung oleh riset dan inovasi sebagai tumpuan utama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa fokus pembangunan IKN? 'Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya,' kata Agung.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Apa fokus utama pengembangan IKN? Kedua perusahaan sepakat untuk menjalin kerja sama dalam mengembangkan Smart City di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota-kota lain di Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan layak huni bagi masyarakat dengan mengadopsi teknologi digital dalam system operasional kota.
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kemen PPN/Bappenas, Parulian Silalahi mengatakan, proses perencanaan tersebut menghasilkan Major Project (MP) yang tertuang dalam RKP 2022.
"Terdapat 45 MP, dengan penekanan pada 13 MP prioritas, yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Major Project di Wilayah Papua, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan, (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3," kata Parulian saat dihubungi di Jakarta.
Mengutip laman facebook Bappenas, Bappenas telah melakukan terobosan penting, yaitu memperkenalkan Pertemuan Multipihak Tingkat Menteri sebagai penguatan trilateral meeting dan menjalankan fungsi clearing house pembangunan nasional. Dipimpin oleh kepala Bappenas, pertemuan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan program dan dukungan penganggaran pembangunan di 2022.
Tantangan nasional akan datang silih berganti. Ke depannya, perencanaan strategi pembangunan yang mutakhir harus bersandar pada pengetahuan dan inovasi agar mampu mengelola pembangunan ekonomi dan sosial yang merata, berkelanjutan, dan produktif. Pemanfaatan pengetahuan dan inovasi harus didukung dengan keterlibatan multi aktor agar visi pergeseran ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi inklusif berbasis pengetahuan dapat tercapai.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia memiliki universitas yang sangat banyak baik yang berstatus negeri maupun swasta.
Baca SelengkapnyaCalon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP yang diwakilkan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAnwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Baca SelengkapnyaKSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaBappenas jadi salah satu pilar atas pembangunan negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaWhite Paper ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintahan mendatang dalam mengimplementasikan 17 Program Prioritas dan Astacita.
Baca SelengkapnyaKawasan IKN kelak akan menjadi rumah bagi inkubator inovasi Nusantara.
Baca Selengkapnya"Saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk jadi orkestrator penelitian, bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaRUU ini merupakan mandat yang diberikan kepada BPIP oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Baca SelengkapnyaHKI berharap dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Baca Selengkapnya