Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bappenas sebut penundaan proyek infrastruktur tak akan ganggu ekonomi RI

Bappenas sebut penundaan proyek infrastruktur tak akan ganggu ekonomi RI pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo menyebutkan bahwa menyelamatkan neraca perdagangan menjadi fokus saat ini. Untuk itu, harus ada pengendalian impor, salah satunya impor untuk proyek infrastruktur.

"Intinya satu, ada masalah, sesuatu yang harus kita jaga sekarang stabilitas neraca pembayaran, devisa kita," kata Bambang dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (7/8).

Bambang menjelaskan, proyek yang akan dihentikan tidak berarti proyek tersebut tidak berguna. Hanya saja, manfaatnya tidak bisa dirasakan dalam waktu cepat. Sehingga penundaan proyek tersebut tidak akan memberi dampak negatif pertumbuhan ekonomi.

"Gunanya ada, tetapi tidak memberikan hasil dalam jangka pendek sehingga kalau itu dikurangi impornya tadi, dikurangi yang lain tidak terlalu terpengaruh. Maka sisi yang mengurangi pertumbuhan ekonomi itu bisa berkurang," jelasnya.

Kendati demikian, Bambang enggan membeberkan proyek-proyek mana saja yang akan terkena dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, proyek yang ditunda adalah proyek yang tidak terlalu banyak memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi.

Dia mencontohkan, proyek yang dibangun di daerah terpencil dengan biaya cukup besar untuk pemerataan pembangunan, tapi nyatanya tidak memberikan dampak perekonomian.

"Kalau dibangun di daerah yang sangat terpencil, daerah menjadi prioritas bagi pemerataan. Tetapi sesuatu misalnya di daerah terpencil yang tidak menggerakkan ekonomi, tentu saja itu menjadi perhatian. Di daerah terpencil yang kita bangun at all cost tetapi tidak menggerakkan ekonomi. Karena di situ tidak ada kegiatan ekonomi, enggak bisa digerakkan dengan jalur infrastruktur itu, itu contoh saja," imbuhnya.

Meski begitu, Bambang menjelaskan dampak suatu proyek terhadap perekonomian akan dirasakan dalam jangka panjang. Namun, untuk saat ini pemerintah harus mengerem impor untuk menutup defisit neraca perdagangan.

"Jadi ada pilihan, apakah kita akan tetap pertahankan di sini, atau dengan berbagai masalah jangka pendek yang harus tangani sekarang atau perlu kendalikan impor. Maka pilihannya impor yang tidak memberikan dampak besar terhadap ekonomi tapi mempunyai konten besar," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata

Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional

Rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya usai resmi dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Info Terbaru, Tarif Listrik Non Subsidi Tidak Naik hingga September 2024
Info Terbaru, Tarif Listrik Non Subsidi Tidak Naik hingga September 2024

Tarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari Proyek Strategis Nasional
Ternyata Ini Alasan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari Proyek Strategis Nasional

Satu dari 12 PSN yang dicoret Pemerintah yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Baca Selengkapnya
Tarif Listrik Tak Naik Hingga Maret 2024
Tarif Listrik Tak Naik Hingga Maret 2024

Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter.

Baca Selengkapnya
Langkah Pemerintah Yakinkan Investor Saat Kepala dan Wakil Otorita Mundur
Langkah Pemerintah Yakinkan Investor Saat Kepala dan Wakil Otorita Mundur

Langkah Pemerintah Yakinkan Investor Saat Kepala dan Wakil Otorita Mundur

Baca Selengkapnya
Benarkah Prabowo Setop Pembangunan Infrastruktur? Begini Klarifikasi Erick Thohir
Benarkah Prabowo Setop Pembangunan Infrastruktur? Begini Klarifikasi Erick Thohir

Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, Tarif Listrik PLN Dipastikan Tak Naik Hingga Desember 2024
Kabar Gembira, Tarif Listrik PLN Dipastikan Tak Naik Hingga Desember 2024

Tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Begini Dampak Parah Jika PPN Naik 12 Persen di Era Prabowo
Ternyata, Begini Dampak Parah Jika PPN Naik 12 Persen di Era Prabowo

Kenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.

Baca Selengkapnya
Dihapus dari PSN, Ini Catatan Soal Kereta Semi Cepat yang Diklaim Sanggup Tempuh Jakarta-Surabaya Hanya 2 Jam
Dihapus dari PSN, Ini Catatan Soal Kereta Semi Cepat yang Diklaim Sanggup Tempuh Jakarta-Surabaya Hanya 2 Jam

Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dikeluarkan dari PSN lantaran tidak ada kemajuan atau progres yang berarti.

Baca Selengkapnya
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen

PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.

Baca Selengkapnya