Bappenas soal sanksi dagang AS Rp 5 triliun ke RI: Kita akan lakukan diplomasi

Merdeka.com - Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo angkat suara terkait rencana sanksi dagang senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun yang digugat oleh Amerika Serikat (AS) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada Indonesia. Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Menurutnya, sanksi tersebut akan berpengaruh terhadap RI, mengingat jumlah denda yang harus dibayarkan tidaklah sedikit. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan langkah diplomasi agar sanksi tersebut tidak dijatuhkan.

"Sedikit banyak berpengaruh tetap pemerintah melakukan diplomasi perdagangan totally. Dari sisi perdagangan ada semacam langkah menomor satukan kepentingan suatu negara dalam hal ini Indonesia," kata Bambang saat ditemui dalam sebuah acar diskusi di Jakarta, Selasa (7/8).

Bambang enggan membicarakan dampak apa saja yang akan terjadi jika sanksi tersebut harus diterima oleh Indonesia.

Saat ini, Bambang menegaskan akan jauh lebih baik untuk fokus mencari cara bagaimana agar Indonesia tidak dikenai sanksi yang cukup memberatkan tersebut.

"Tentu saja saya tidak akan menjawab mengenai impact, tapi bagaimana kita menghadapi. Kita akan mencari, melakukan diplomasi yang paling efektif untuk mengamankan kepentingan Indonesia di dalam kepentingan Amerika. Kita bisa mengajukan alasan tertentu dengan WTO kan WTO pasti bicara dengan kita. Saya kira tim dari Kemendag juga sudah ke Amerika, saya kira mereka melakukan (diplomasi)," ujarnya.

Dalam masalah ini, Amerika berada dalam posisi yang diuntungkan sebab merupakan negara besar.

"Posisi Amerika di dalam diplomasi memang sebagai negara besar, berbeda dengan negara kecil sebagaimana posisi kita. (Jika) sama kuat itu akan jauh lebih efektif dibandingkan kita melakukan langkah yang sama terhadap produk (Aksi balasan). Kecuali posisi kita sama-sama menentukan. Tapi posisi kita sebagai negara yang kecil di dalam perdagangan kita lebih utamakan jalur diplomasi perdagangan."