Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bekraf serahkan roadmap bisnis jual beli online ke pemerintah

Bekraf serahkan roadmap bisnis jual beli online ke pemerintah Kepala BeKraf - Triawan Munaf. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf memberikan masukan kepada pemerintah mengenai peta jalan (roadmap) e-commerce di Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik di tanah air.

Masukan-masukan tersebut, seperti perlindungan pelaku e-commerce di Indonesia yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif. Dia juga meminta pemerintah juga diharapkan bisa memberikan insentif pajak bagi investor dan skema penyediaan hibah.

"Diharapkan ada skema penyediaan untuk hibah. Harapannya ada hibah bagi ekonomi kreatif untuk mereka melakukan inkubasi bisnis," ujar Triawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/2).

Selain itu, dia juga mengajukan adanya urunan dana (crowdfunding) bagi para pelaku usaha dari perbankan.

"Tadi ada pembicaraan dengan OJK tentang crowdfunding itu penting untuk dikembangkan, berdasarkan equity, hutang, dan charity. Kalau charity tidak ada kepemilikan saham itu tidak akan diatur oleh OJK. Kalau sifatnya ada penyertaan dengan equity akan diatur," jelas dia.

Untuk e-commerce di bidang musik, akan ada pekan retas (hackathon) bagi para programmer, project manager, ICT researcher/enthusiast untuk membangun aplikasi (hacking) yang menyelesaikan masalah tertentu.

"Salah satunya tentang bagaimana software memungut royalti yang sedang dikembangkan UMKM," jelas Triawan.

Dia berharap, roadmap ini akan segera disetujui sehingga bisnis ekonomi kreatif di tanah air bisa segera berkembang. "Kita harap roadmap e-commerce atau peta jalan e-dagang bisa disetujui nanti di presiden. Tapi koordinasi dari kementerian dan lembaga (K/L) sangat dibutuhkan dan akan menjadi tugas kita beberapa tahun ke depan," pungkas dia.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Akhirnya Buka Suara soal TikTok Shop: Harusnya Dia itu Sosial Media, Bukan Ekonomi Media
Jokowi Akhirnya Buka Suara soal TikTok Shop: Harusnya Dia itu Sosial Media, Bukan Ekonomi Media

Jokowi menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau e-commerce.

Baca Selengkapnya
Sandiaga Uno: Regulasi Sedang Dirumuskan, Kami Pastikan TikTok Bantu Produk UMKM
Sandiaga Uno: Regulasi Sedang Dirumuskan, Kami Pastikan TikTok Bantu Produk UMKM

Pemerintah memastikan bahwa TikTok Shop tidak merugikan pelaku UMKM di tanah air.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Urgensi Pemerintah Segera Sahkan Revisi Permendag untuk Atur Tiktok Shop
Ternyata, Ini Urgensi Pemerintah Segera Sahkan Revisi Permendag untuk Atur Tiktok Shop

Aturan ini cukup mendesak, namun tetap harus bisa menjawab tantangan perubahan teknologi.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Ingin Pisahkan TIktok dengan TikTok Shop
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Ingin Pisahkan TIktok dengan TikTok Shop

Pengaturan penjualan di social commerce merupakan bentuk perlindungan kepada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca Selengkapnya
Sudah di Meja Presiden, Teten Pastikan Aturan untuk Tiktok Shop Keluar Pekan Ini
Sudah di Meja Presiden, Teten Pastikan Aturan untuk Tiktok Shop Keluar Pekan Ini

Teten menjelaskan, revisi Permendag tersebut saat ini tengah di bahas di Istana Negara.

Baca Selengkapnya
Indef Sebut Langkah Pemerintah Pisahkan Izin Tiktok Shop dan Sosial Media Sudah Tepat
Indef Sebut Langkah Pemerintah Pisahkan Izin Tiktok Shop dan Sosial Media Sudah Tepat

Media sosial TikTok dan TikTok Shop menggabungkan dua fitur tersebut, padahal secara aturan seharusnya memiliki izin operasi yang berbeda.

Baca Selengkapnya
Permendag No.50/2020 Direvisi, Pedagangan Lokal Masih Bisa Jual Barang Impor
Permendag No.50/2020 Direvisi, Pedagangan Lokal Masih Bisa Jual Barang Impor

Pemerintah masih merevisi Permendag No.50 tahun 2020 untuk melindungi produk UMKM dari serbuan barang impor.

Baca Selengkapnya
Influencer Diminta Dukung Pemerintah Soal Larangan TikTok Shop
Influencer Diminta Dukung Pemerintah Soal Larangan TikTok Shop

Pemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.

Baca Selengkapnya
Transaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun
Transaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun

Kemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.

Baca Selengkapnya
Buka Akses Pasar, UMKM Diminta Manfaatkan Layanan di E-Commerce
Buka Akses Pasar, UMKM Diminta Manfaatkan Layanan di E-Commerce

Kementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Antisipasi TikTok Shop, Menkop Teten Ingin Revisi Aturan Perizinan Usaha Dipercepat
Antisipasi TikTok Shop, Menkop Teten Ingin Revisi Aturan Perizinan Usaha Dipercepat

Kemenkop UKM meminta agar Kementerian Perdagangan mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020.

Baca Selengkapnya
Pusat Grosir Sepi, Pemerintah Perketat Penjualan Barang Impor Secara Online
Pusat Grosir Sepi, Pemerintah Perketat Penjualan Barang Impor Secara Online

Pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.

Baca Selengkapnya