Basmi korupsi, China larang akademisi kerja sampingan di perusahaan
Merdeka.com - Indonesia sepertinya perlu menengok cara China dalam memberantas korupsi. Negeri Tirai Bambu itu melarang akademisi senior ikut mengendalikan perusahaan publik.
Sebelumnya, pelarangan hanya berlaku untuk pejabat pemerintahan dan anggota Partai Komunis China.
Seperti diberitakan Bloomberg, kemarin, perluasan larangan itu berdampak pada ratusan akademisi senior berbondong-bondong melepaskan kenyamanan kursi direktur di sejumlah perusahaan China.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Apa yang dilakukan polisi China? Sang polisi bahkan tak segan turun tangan mempromosikan dagangan sang penjual dengan pengeras suara. 'Enam mao per setengah kilogram,' katanya. Saat salah seorang calon pembeli melirik, sang polisi turut menggiring sosoknya ke lapak.'Silakan kalau mau lihat dulu,' ungkapnya.
-
Siapa yang terdampak larangan? Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
-
Siapa bos China yang membuat pernyataan kontroversial? Dalam perkembangan terbaru, ia telah meminta maaf atas komentarnya yang kontroversial.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kapan larangan berlaku? Keputusan yang diambil pekan lalu ini membatalkan undang-undang tahun 2004 yang mengatur sekolah-sekolah agama Islam di Uttar Pradesh.
Para akademisi senior tersebut memahami bahwa pelarangan dikeluarkan pemerintah China pada 2013 itu hanya berlaku untuk pejabat pemerintahan.
Makanya, kala itu, banyak akademisi senior mengisi posisi penting di perusahaan yang ditinggalkan pejabat pemerintahan. Sekitar sepertiga dari 9 ribu direktur independen yang dipekerjakan perusahaan China adalah guru besar di universitas.
Namun, itu berubah sejak November lalu. Menteri pendidikan China mengancam bakal menghukum pejabat menengah ke atas di perguruan tinggi yang menyembunyikan pekerjaan sampingan.
Sejak itu, lusinan perusahaan China mengumumkan pengunduran diri direktur independen yang umumnya dipegang akademisi senior. Radio nasional China melaporkan, sekitar 274 akademisi mundur dari perusahaan.
"Larangan bakal membatasi pasokan akademisi terbaik untuk mengisi posisi direktur independen di perusahaan," kata Gary Liu, Deputi Direktur CEIBS Lujiazui Institute of International Finance (CLIIF) di Shanghai.
"Akademisi terbaik di China umumnya juga mengenggam posisi penting di perguruan tinggi."
Pelarangan ini memaksa perusahaan memutar otak mencari kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan akademisi.
"Kelangkaan direktur independen tak akan lama. Karena banyak pengganti berkualitas di luar sana," kata Zhu Lijia, profesor the Chinese Academy of Governance.
Di sisi lain, sebenarnya, perusahaan bisa saja tetap memekerjakan akademisi. Sepanjang akademisi tersebut tak memegang posisi penting di perguruan tinggi.
Belakangan terkuat alasan alasan akademisi senior China tertarik mencari kerja sampingan di perusahaan.
Dengan menjadi direktur independen, mereka mendapat bayaran sekitar 1 juta yuan. Itu delapan kali lebih besar ketimbang gaji profesor di perguruan tinggi Beijing sebesar 121,681 yuan pada 2010. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
iPhone dinilai memiliki aturan privasi ketat yang menyulitkan petugas anti-korupsi untuk menyelidiki HP para oknum yang ditengarai sebagai koruptor.
Baca SelengkapnyaChina melarang para pejabat di lembaga pemerintah pusat menggunakan iPhone.
Baca SelengkapnyaPembatasan yang dilakukan pemerintah China memang belum diumumkan secara resmi, namun sudah menimbulkan kekhawatiran.
Baca SelengkapnyaSebelumnya China telah melarang para pejabatnya menggunakan iPhone. Alasannya keamanan siber.
Baca SelengkapnyaIni adalah rencana yang dipersiapkan AS kepada China.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca SelengkapnyaPemrintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membolehkan kalangan swasta menjadi pejabat eselon II di pemerintahan pusat.
Baca SelengkapnyaKejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaMenpan RB memastikan pegawai honorer akan dihapus berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAturan kebijakan tersebut nantinya ada dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca SelengkapnyaUndang-undang yang akan diubah juga akan dikonsultasikan sejumlah pihak termasuk pekerja hingga pengusaha.
Baca Selengkapnya