Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Basmi korupsi, China larang akademisi kerja sampingan di perusahaan

Basmi korupsi, China larang akademisi kerja sampingan di perusahaan Koruptor di China bertambah tua. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Indonesia sepertinya perlu menengok cara China dalam memberantas korupsi. Negeri Tirai Bambu itu melarang akademisi senior ikut mengendalikan perusahaan publik.

Sebelumnya, pelarangan hanya berlaku untuk pejabat pemerintahan dan anggota Partai Komunis China.

Seperti diberitakan Bloomberg, kemarin, perluasan larangan itu berdampak pada ratusan akademisi senior berbondong-bondong melepaskan kenyamanan kursi direktur di sejumlah perusahaan China.

Para akademisi senior tersebut memahami bahwa pelarangan dikeluarkan pemerintah China pada 2013 itu hanya berlaku untuk pejabat pemerintahan.

Makanya, kala itu, banyak akademisi senior mengisi posisi penting di perusahaan yang ditinggalkan pejabat pemerintahan. Sekitar sepertiga dari 9 ribu direktur independen yang dipekerjakan perusahaan China adalah guru besar di universitas.

Namun, itu berubah sejak November lalu. Menteri pendidikan China mengancam bakal menghukum pejabat menengah ke atas di perguruan tinggi yang menyembunyikan pekerjaan sampingan.

Sejak itu, lusinan perusahaan China mengumumkan pengunduran diri direktur independen yang umumnya dipegang akademisi senior. Radio nasional China melaporkan, sekitar 274 akademisi mundur dari perusahaan.

"Larangan bakal membatasi pasokan akademisi terbaik untuk mengisi posisi direktur independen di perusahaan," kata Gary Liu, Deputi Direktur CEIBS Lujiazui Institute of International Finance (CLIIF) di Shanghai.

"Akademisi terbaik di China umumnya juga mengenggam posisi penting di perguruan tinggi."

Pelarangan ini memaksa perusahaan memutar otak mencari kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan akademisi.

"Kelangkaan direktur independen tak akan lama. Karena banyak pengganti berkualitas di luar sana," kata Zhu Lijia, profesor the Chinese Academy of Governance.

Di sisi lain, sebenarnya, perusahaan bisa saja tetap memekerjakan akademisi. Sepanjang akademisi tersebut tak memegang posisi penting di perguruan tinggi.

Belakangan terkuat alasan alasan akademisi senior China tertarik mencari kerja sampingan di perusahaan.

Dengan menjadi direktur independen, mereka mendapat bayaran sekitar 1 juta yuan. Itu delapan kali lebih besar ketimbang gaji profesor di perguruan tinggi Beijing sebesar 121,681 yuan pada 2010. (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Alasan China Larang PNS Gunakan iPhone dan Produk Apple
Ternyata, Ini Alasan China Larang PNS Gunakan iPhone dan Produk Apple

iPhone dinilai memiliki aturan privasi ketat yang  menyulitkan petugas anti-korupsi untuk menyelidiki HP para oknum yang ditengarai sebagai koruptor.

Baca Selengkapnya
Makin Panas dengan Amerika! China Larang Pejabatnya Pakai iPhone
Makin Panas dengan Amerika! China Larang Pejabatnya Pakai iPhone

China melarang para pejabat di lembaga pemerintah pusat menggunakan iPhone.

Baca Selengkapnya
China Larang PNS dan Pejabat Gunakan iPhone, Saham Apple Anjlok
China Larang PNS dan Pejabat Gunakan iPhone, Saham Apple Anjlok

Pembatasan yang dilakukan pemerintah China memang belum diumumkan secara resmi, namun sudah menimbulkan kekhawatiran.

Baca Selengkapnya
China Mengaku Belum Keluarkan Aturan Resmi Melarang Warganya Pakai iPhone
China Mengaku Belum Keluarkan Aturan Resmi Melarang Warganya Pakai iPhone

Sebelumnya China telah melarang para pejabatnya menggunakan iPhone. Alasannya keamanan siber.

Baca Selengkapnya
AS Makin Serius Jegal Investasi Teknologi ke China, Buntut Larang Pakai iPhone?
AS Makin Serius Jegal Investasi Teknologi ke China, Buntut Larang Pakai iPhone?

Ini adalah rencana yang dipersiapkan AS kepada China.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Selengkapnya
Jabatan Eselon II Boleh Diisi Kalangan Swasta Hanya Berlaku di Pemerintah Pusat, Ternyata Ini Tujuannya
Jabatan Eselon II Boleh Diisi Kalangan Swasta Hanya Berlaku di Pemerintah Pusat, Ternyata Ini Tujuannya

Pemrintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membolehkan kalangan swasta menjadi pejabat eselon II di pemerintahan pusat.

Baca Selengkapnya
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi

Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Pegawai Honorer akan Dihapus, Menpan RB Siapkan Pengganti dengan Dua Status PPPK
Pegawai Honorer akan Dihapus, Menpan RB Siapkan Pengganti dengan Dua Status PPPK

Menpan RB memastikan pegawai honorer akan dihapus berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Seleksi Ketat Kalangan Swasta yang Diangkat jadi PNS Eselon II
Pemerintah Diminta Seleksi Ketat Kalangan Swasta yang Diangkat jadi PNS Eselon II

Aturan kebijakan tersebut nantinya ada dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Baca Selengkapnya
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Baca Selengkapnya
Pekerja di Inggris Makin Sejahtera karena Aturan Ini
Pekerja di Inggris Makin Sejahtera karena Aturan Ini

Undang-undang yang akan diubah juga akan dikonsultasikan sejumlah pihak termasuk pekerja hingga pengusaha.

Baca Selengkapnya