Basmi pengemplangan pajak, pemerintah butuh tambah 25.500 pemeriksa

Merdeka.com - Pemerintah mengaku mengalami kekurangan pemeriksa pajak. Ini menjadi salah satu penyebab target pajak sulit tercapai.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Edi Slamet Irianto mengatakan, idealnya, Indonesia memiliki 30 ribu hingga 40 ribu pemeriksa pajak. Namun, saat ini, Ditjen Pajak hanya memiliki 4.500 pemeriksa pajak.

"Jadi yang dibutuhkan masih sekitar 25.500 tenaga pemeriksa. Itu minimum. Kenapa saya bilang 30 ribu? Karena kita sudah dibantu e-audit," ujar Eddi di Bali, Kamis (25/2).

Menurut Edi, apabila kebutuhan pemeriksa pajak ini terpenuhi. Maka, potensi pengemplangan pajak bisa ditekan.

"Itu kalau kita mau konsisten pada Undang-Undang, bahwa dalam 5 tahun sekali pada wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau dia melakukan pengemplangan pajak dalam lima tahun maksimal akan ketahuan," jelas dia.

Audit elektronik atau e-audit, kata Eddi, bisa menghemat waktu pemeriksaan pajak. Ditjen Pajak sudah menerapkan sistem ini sejak 2015.

"E-audit itu bisa menghemat waktu 70 persen dibanding konvensional. Karena saat kami periksa, akan langsung nge-link ke kertas kerja pemeriksaan," katanya.

"Jadi pemeriksaan ke depan akan lebih cepat dan gambaran saya akan bisa di pertanggungjawabkan dan ini bagus."

Atas dasar itu, Ditjen Pajak bakal terus mengembangkan sistem e-audit.

"Di 2015 kami sudah mendesain bahwa pemeriksaan itu berbasis audit. Jadi kami gunakan e-audit mulai dari audit plan sampai akhir. Bisa terkontrol melalui sistem. Setiap ada pergerakan pemeriksaan bisa terekam ke sistem."