BBM direncanakan kena cukai, ini tanggapan Pertamina

Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menolak wacana Kementerian Keuangan terkait pengenaan cukai untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, cukai seharusnya tidak dikenakan pada barang-barang konsumsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kalau cukai itu kan biasanya dikenakan kepada sesuatu yang didorong kepada masyarakat agar tidak menggunakannya secara banyak. Padahal kalau energi, BBM, maupun gas itu sangat dibutuhkan untuk keperluan ekonomi nasional," ujar Dwi kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/3).

Pihaknya menjelaskan seharusnya cukai dikenakan pada barang-barang konsumsi yang perlu dibatasi seperti rokok atau barang-barang lainnya.

"Saya pikir mestinya jangan, karena itu memang merupakan kebutuhan masyarakat. Kalau rokok, atau sesuatu yang didorong agar tidak dikonsumsi ya perlu pengetatan," tuturnya.

Dwi menambahkan BBM yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini jika semakin mahal usai dikenakan cukai justru bakal semakin membebani. "Tapi kalau minyak dan gas justru masyarakat membutuhkan harga yang terjangkau," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya tengah mengkaji dua obyek cukai baru yaitu plastik dan BBM. Dia mengungkapkan pengenaan cukai dua barang tersebut bertujuan untuk mengendalikan konsumsinya oleh masyarakat.

"Dampak kenaikan inflasi sangat kecil," ujarnya.

Plastik, lanjutnya, dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga laik dikenakan cukai. Sementara, pemerintah belum memutuskan BBM jenis apa yang bakal kena cukai. Sebab, ada beberapa jenis BBM yang ramah lingkungan.

Suahasil menambahkan bahwa pihaknya belum mengkaji potensi penerimaan dari dua obyek cukai baru ini. Rencana ini akan segera dikonsultasikan pada DPR dan pelaku usaha pada masa sidang DPR April mendatang.