BCA tak tertarik biayai proyek infrastruktur
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berulang kali menegaskan janjinya menggenjot proyek infrastruktur. Terbatasnya pendanaan membuat pemerintah mendorong swasta ikut serta dalam pembiayaan proyek sarana dan prasaran.
Tawaran itu ternyata belum menarik perhatian Bank Central Asia (BCA) untuk berkontribusi pada pembiayaan proyek infrastruktur.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, selama ini pihaknya hanya fokus pada pembiayaan jangka pendek. Karena itu, tawaran pembiayaan infrastruktur yang notabene jangka panjang dirasa tidak cocok dilakukan perbankan.
-
Bagaimana proses perbaikan jembatan di Banyuwangi? Hingga saat ini, telah 47 jembatan yang rampung proses pengerjaannya. Termasuk sejumlah jembatan yang putus akibat banjir pada akhir 2022 lalu, telah selesai proses pengerjaanya dan bisa digunakan oleh masyarakat.
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
-
Kenapa proyek restorasi menuai kecaman? Mereka takut proyek tersebut akan menjadi rekonstruksi besar-besaran atas monumen terkenal tersebut dan merugikan pelestarian struktur bersejarahnya.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Bagaimana cara memperbaiki proyek? Mendapati ketidaksesuaian ini, Rudy menegur pelaksana proyek dan meminta untuk memperbaiki sesuai dengan kontrak perjanjian proyek.
-
Bagaimana Transjakarta dihapus dari aset? Setelah Bus Transjakarta dihapus dari aset Pemprov DKI, artinya armada tersebut sudah selesai secara administrasi.
"Kendala umum adalah proses pengembalian dana dan pembangunan infrastruktur yang lama," kata Jahja di Jakarta, Kamis (5/3).
Adapun yang diberikan hanya giro, deposito dan tabungan. Maka itu, pihaknya bakal sulit bila dimasukkan kepada pembiayaan infrastruktur.
"Kita funding dari giro, deposito, tabungan paling lama 1 tahun, yang setahun saja tidak sampai 5 persen. Kebanyakan di 3 sampai 6 bulan, jadi struktur funding kita nggak bisa kasih banyak buat infrastruktur dan jangka panjang," terangnya.
Pihaknya merasa perlu melakukan kajian lebih dalam sebelum melakukan pembiayaan proyek infrastruktur. Menurut Jahja, langka itu diambil untuk mengetahui risiko dalam pembiayaan proyek infrastruktur.
"Soal infrastruktur kita harus lihat dalam bentuk apa? Kan ada power plan, pelabuhan, dan ada gerbong kereta api. Jadi kita akan lihat project by project, jangan sampai seperti pertambangan," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek Tol Getaci sendiri ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) solicited.
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaPria yang akrab disapa Yongki ini menyebut, ongkos pengerjaan Tol Dalam Kota Bandung tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaSatu dari 12 PSN yang dicoret Pemerintah yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek Tol Getaci saat ini sedang dipersiapkan untuk lelang untuk tiga seksi pengerjaan.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca SelengkapnyaPengerjaan proyek Tol Getaci diperkirakan baru bisa dimulai setahun setelahnya di 2026.
Baca SelengkapnyaSuntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca SelengkapnyaKe depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca Selengkapnya