Bea Cukai dituding terlibat masuknya daging sapi ilegal asal India

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo diminta untuk memimpin langsung pembersihan mafia impor sejumlah komoditas. Sebab, polemik dugaan adanya mafia impor mengemuka setelah ramai dibicarakan ihwal dugaan masuknya ribuan ton daging sapi ilegal dari India ke Indonesia.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menuding, masuknya ribuan ton daging sapi ilegal dari India ke Indonesia, adalah kerja sama yang manis antara mafia daging India dengan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Di sini memang ada persaingan atau perang dagang antara para mafia. Atau, saat ini sedang perang mafia daging India melawan mafia daging Australia," kata Uchok di Jakarta, Selasa (15/03).

"Selama ini, mafia daging Australia menguasai atau ada dugaan monopoli pangsa pasar Indonesia," sambungnya.

Uchok mengaku sependapat jika DPR memanggil Menteri Keuangan dan Menko Polhukam mengenai dugaan mafia daging impor sapi ilegal. Dia lebih setuju jika pihak DPR merekomendasikan Dirjen Bea Cukai dipecat saja.

"Permintaan DPR hanya buang-buang energi saja kalau hanya memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Akan lebih bagus, pihak DPR rekomendasikan agar Dirjen Bea Cukai dipecat saja. Gitu saja kok repot," cetusnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan jajaran untuk membahas cara menghentikan bocornya pemasukan negara melalui cukai akibat aktivitas impor barang ilegal. Hal itu terkait dugaan masuknya ribuan ton daging sapi ilegal dari India ke Indonesia.

Trimedya mengatakan, semua memahami impor komoditas seperti daging dan besar dikuasai oleh mafia. Sebab, kasus tersebut berkali-kali terjadi. Mafia impor itu terus bertahan karena melibatkan kekuatan penting di republik, dan selama ini tak pernah tuntas pengungkapan hingga ke akarnya.

Menurutnya, jika pemerintah serius dan tak ada elite bermain, masalah mafia impor adalah urusan sederhana. Dia menilai, Ditjen Bea Cukai (DJBC) sebagai garda terdepan di pintu importasi barang harus memperketat pengawasan.

"Untuk itu, sebaiknya presiden segera memanggil Menteri Keuangan bersama jajarannya seperti Dirjen Bea Cukai. Kemudian Kapolri, BIN, bahkan KPK, untuk menuntaskan ini. Menko Polhukam dilibatkan untuk menuntaskan ini," kata Trimedya, Kamis (10/1).

Dia mengatakan, gerakan yang dipimpin Presiden untuk menuntaskan mafia impor harus mampu membersihkan sampai ke akarnya.

"Bukan hanya impor daging, tapi juga lain. Ini ada sindikat dan mafia. Harus dibongkar. Apa yang dulu terjadi dengan mantan Presiden PKS juga sudah membuktikan. Ini yang harus benar-benar dituntaskan," katanya.

"Kalau mafia impor ini selesai, saya kira presiden takkan pusing lagi. Karena potensi pemasukan negara bisa diselamatkan. Potensi pemasukan negara dari impor ini besar sekali. Makanya Pemerintah harus sungguh-sungguh."

Politikus PDIP ini mendukung bila KPK dilibatkan untuk memberikan terapi kejut pada sektor importasi komoditas yang dimaksud.

"Kalau ada mau upaya shock therapy, misalnya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di bagian itu, ya bagus. Dari situ KPK bisa mengungkap siapa sebenarnya jaringannya. Kalau dulu Fathanah. Apa ada pemain lagi? Pasti ada mafianya karena keuntungannya besar sekali dari impor ilegal," ungkapnya.