Bea Cukai optimalkan sistem dokumen online pangkas dwelling time

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berharap Bea Cukai memberi perhatian khusus untuk mengurangi waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau dwelling time.‎ Dia meminta Bea Cukai meningkatkan koordinasi bersama instansi terkait lainnya.

Direktur Jenderal ‎Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, Jokowi meminta pihaknya tidak hanya fokus pada customs clearance. Tapi juga berkontribusi pada pre custom clearance dan post custom clearance.

"Bea Cukai bekerja sama operator pelabuhan mengurangi waktu yang sekarang 3 hingga 4 hari untuk jalur merah," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/7).

Selain itu, Bea Cukai akan mengoptimalkan penggunaan dokumen online yang saat ini sudah dijalankan.‎ Selain itu dia sesumbar pemeriksaan fisik juga akan dilakukan dengan lebih cepat.

"Bea Cukai juga akan percepatan dokumen saat periksaan fisik yang kena jalur merah," tutup Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dengan waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau 'Dwelling Time' di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang tak sesuai target yang ditetapkan. Kekecewaan tersebut diungkapkan Jokowi saat melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).

"Fasilitas terminal sudah baik. Hanya melayani cepat yang belum," Kata Jokowi saat memantau alur proses keluarnya barang dari pelabuhan hingga masa tunggu untuk keluar di Terminal Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jokowi mengungkapkan bahwa pelayanan yang dilakukan pelabuhan harus ditingkatkan untuk mempercepat masa tunggu di pelabuhan itu. "Karena kita termasuk yang terlama di Asia. Kendalanya ini ya karena melayani enggak mau cepat," ucapnya.

Jokowi pun memaparkan rencana tol laut yang akan dibuat pemerintah dengan mengintegrasikan lima pelabuhan. Dirinya mengaku kecewa lantaran petugas pelabuhan masih lambat karena 'Dwelling Time' masih 5,5 hari sedangkan target pemerintah yaitu 4,7 hari.

"Tadi dilaporkan ke saya 'Dwelling Time' 5,5 hari. Ya paling enggak 4,7 hari lah targetnya. Tapi 5,5 hari enggak tahu deh bener apa enggak itu, baru mau kita cek," paparnya.