Beda dari AS, debat ekonomi capres Indonesia sasar kaum ibu

Merdeka.com - Direktur  Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati melihat ada segmen pemilih tertentu yang dianggap penting selama debat calon presiden tadi malam, Minggu (15/6) di Jakarta. Walau Komisi Pemilihan Umum memberi tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial", nyatanya, masing-masing kubu cukup fokus meraih simpati kaum ibu. 

Program jaminan sosial bagi perempuan mendapat porsi pembahasan lebih banyak dibanding isu ekonomi lain, seperti peningkatan pajak, pengelolaan fiskal, atau kenaikan harga barang alias inflasi.

Hal itu terlihat dari janji Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, yang sama-sama akan menggelontorkan anggaran negara buat program Keluarga Berencana.

"Sepertinya ada hitungan bahwa marketing saat debat lebih baik menyasar kaum ibu. Karena memang ibu-ibu rumah tangga itu selain bisa memilih, lebih stabil sebagai voter. Bandingkan misalnya bapak-bapak yang bisa jadi tinggal di lain kota, atau KTP-nya berbeda," kata Enny saat dihubungi merdeka.com.

Prabowo dalam sesi kedua debat menyebut perlunya investasi besar dari negara meningkatkan kesejahteraan dokter, bidang, dan perawat. Itu untuk menekan angka kematian ibu di Indonesia.  

"Keluarga Berencana juga mau tidak mau harus kita kembalikan," ungkap Ketua Dewan Pembina Gerindra ini.

Di sisi lain, Jokowi sampai menjanjikan peningkatan anggaran buat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga itu, bila capres PDIP ini terpilih, bakal ditugaskan menggalakkan lagi kampanye "Gerakan Dua Anak Cukup" yang dulu jadi slogan program Keluarga Berencana (KB) Orde Baru.

Dia juga berjanji meningkatkan pelayanan kaum perempuan, lewat Kartu Indonesia Sehat.

"Asal anggaran yang ada dikelola dengan sebuah sistem yang baik, dikontrol, dan diberikan alat-alat yang riil. Ibu-ibu bisa ke puskesmas, bisa IVA tes untuk memeriksa rahim. Ini penting sekali," kata Jokowi.

Penekanan pada isu kesejahteraan sosial yang dekat dengan perempuan itu, berbeda dari model debat capres di Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu, kandidat pemimpin memanfaatkan debat lebih banyak untuk menawarkan program di bidang pajak dan stimulus perekonomian makro.

Selain masalah latar pendidikan pemilih, Enny melihat isu-isu ekonomi canggih tak jadi jualan capres di Indonesia karena banyak masyarakat masih emosional memandang pemilu.

"Pemilu di Indonesia masih emosional dan primordial. Sehingga daripada blunder, lebih baik cari aman, menyasar kaum perempuan. Kalau di negara-negara maju, preferensi pemilih ditentukan oleh kandidat yang bisa meyakinkan kebijakan ekonomi akan mereka lakukan," kata Enny.

Selain itu, debat di AS hampir pasti indikator kebijakan yang akan dilakukan pemimpin saat menjabat. Terbukti, pada 2013 janji Presiden Barack Obama menjalankan jaminan kesehatan universal langsung dilakukan, setelah dia terpilih kembali. Seandainya menang, agenda calon Partai Republik Mitt Romney memangkas pajak juga hampir pasti akan diwujudkan.

"Apa yang disampaikan Barack Obama dan Mitt Romney ketika debat benar-benar dilakukan. kalau di Indonesia kan dari janji-janji, misalnya waktu zaman SBY pertama sampai termin kedua janji tinggal janji, tidak pernah terwujud. Dan memang masyarakat mudah melupakan janji ketika debat," imbuh Enny. (mdk/ard)