Beda Indonesia dengan China dalam majukan produksi ponsel lokal

Merdeka.com - Dalam memajukan produksi ponsel lokal, sikap pemerintah Indonesia sangat berbeda dengan pemerintah China. Menurut Direktur Utama PT INTI, Tikno Sutisna di China sendiri pemerintah mengeluarkan banyak insentif untuk pengusaha ponsel mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru diberatkan.

Untuk produksi ponsel di Indonesia, pengusaha dikenakan pajak untuk impor bahan baku ponsel. Namun jika impor ponsel secara utuh maka tidak dikenakan pajak sama sekali.

"Di China yang saya tahu dari beberapa teman teman contoh kalau dia produk mampu di ekspor mereka dapat keringanan PPn (pajak), bahkan beberapa perusahaan China jika menemukan teknologi baru dapat insentif dari pemerintah," kata Tikno ketika berbincang dengan merdeka.com di Jakarta, Rabu (18/9).

Selain itu, kepastian hukum di China juga jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Salah satunya sistem perburuhan atau ketenagakerjaan. Di Indonesia, tenaga kerja lebih suka demo dibandingkan bekerja.

"Jaminan hukum dulu, jangan demo melulu produktifitas rendah siapa pengusaha ambil resiko. Kita pengen pekerja sejahtera tapi kita juga tidak mau perusahaan hancur. Belum lagi masalah perizinan kalau mau bikin pabrik bagaimana izinnya. UU ketenagakerjaannya. Ini terkait semua," katanya.

PT INTI pernah produksi ponsel pintar IMO yang akhirnya tutup karena tidak bisa bersaing di pasaran. Namun dia mengakui membangun industri dalam negeri tidak semudah telapak tangan. Banyak kaitan antara ponsel, komponen serta design yang harus menarik di mata masyarakat.

"Jangan disamakan dengan bikin barang terus bikin pabrik. Membangun industri itu membangun ekosistem. Ada pabriknya ada produknya yang dibuat kalau mau tumbuh ya industri komponen juga harus tumbuh," tutupnya.