Beda pendapat Mendag Enggar dan Budi Waseso soal impor beras

Merdeka.com - Kebijakan impor beras telah dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu untuk menstabilkan pasokan beras dalam negeri, sekaligus menjaga harga beras tetap stabil. Meski demikian, impor beras ini terus mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberi izin kepada Perum Bulog untuk mendatangkan sisa jatah impor beras 1 juta ton hingga akhir September 2018. Sehingga total izin yang didapatkan adalah sebesar 2 juta ton.

Meski demikian, Budi Waseso tetap bersikeras bahwa impor beras saat ini belum diperlukan, karena stok beras dalam negeri masih cukup. Berikut beda pendapat antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Budi Waseso soal impor beras.

Stok beras nasional masih cukup

Budi Waseso menyebutkan bahwa cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Maka dari itu, menurutnya, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.

"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?" kata Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (19/9).

Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.

Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Beras Sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100.000 ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.

Jika ditambah dengan serapan gabah dari dalam negeri sebesar 4.000 ton per hari (pada musim kering), Buwas memperkirakan stok akhir bisa mencapai 3 juta ton. Dia juga meyakini dengan posisi stok akhir Desember ditambah dengan serapan gabah hingga Juni 2019, Indonesia tidak perlu impor beras.

Impor beras 2 juta ton belum ada izin

Budi Waseso menjelaskan, izin impor sebanyak 1,8 juta ton merupakan izin yang diterbitkan dan dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai Dirut Bulog. Terkait yang 2 juta ton adalah perintah baru, yang belum ada izinnya.

"Itu ada perintah baru untuk kita impor 2 juta ton, tapi menurut saya tidak perlu karena kita punya stok 2,4 juta," katanya.

Dia berkeyakinan sampai tahun depan Indonesia tidak membutuhkan impor beras, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim ahli yang berasal dari berbagai bidang ilmu yang dilakukan Bulog. Tim ini melibatkan ahli dari pertanian, ahli perekonomian, dari Bulog, Kepolisian dan BIN.

Menurutnya, keterlibatan BIN karena sesuai dengan bidangnya menganalisis bagaimana kemungkinan apabila stok beras betul-betul kurang dan apa dampaknya. "Itukan harus dianalisis berdasarkan beberapa situasi," katanya.

Beras Bulog belum terserap

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi pasar tidak terserap maksimal, sebab penyerapannya tidak lebih dari 1.000 ton per hari.

"Kami evaluasi pasar memang stok masih banyak. Kebutuhan masyarakat akan beras masih sedikit. Pedagang kita tawarkan juga belum mau karena stoknya masih banyak," kata Budi di Kantor Perum Bulog, Jakarta, dikutip Antara, Rabu (19/9).

Selain itu, meski kegiatan OP beras terus dilakukan demi menjaga kestabilan harga beras medium, namun harga beras medium masih terbilang stabil dengan rata-rata di sejumlah wilayah Rp 9.000 per kg atau di bawah HET sebesar Rp9.450 per kg.

Sementara itu, posisi stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur lebih dari 47 ribu ton, dengan suplai beras yang masuk setiap hari 4.000 ton per hari. Namun, OP dengan jumlah beras yang digelontorkan per hari sebesar 15 ribu ton, belum mampu terserap secara maksimal.

Hingga saat ini cadangan beras Bulog berada pada posisi 2,37 juta ton. Dari cadangan tersebut, Bulog telah menggelontorkan sebanyak 346 ribu ton beras melalui OP di berbagai wilayah lndonesia secara berkala.

Sejauh ini, Bulog juga telah menyerap beras dalam negeri sebanyak 1,4 juta ton atau 52,2 persen dari target sebesar 2,72 juta ton pada akhir 2018.

Impor beras sudah sesuai aturan

Mendag Enggar memastikan jika izin impor pangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) berdasarkan rapat koordinasi (rakor) dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti impor beras yang hingga saat ini total izin impornya sebesar 2 juta ton, diputuskan melalui beberapa kali rapat.

"Contoh beras. Kita melakukan tiga kali rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian, dihadiri Menteri Pertanian, saya, Dirut Bulog dan Deputi Meneg BUMN. Yang melihat dari data stok dan kebutuhan serta proyeksi ke depan maka diputuskan dalam rapat pertama (impor) 500 ribu ton. Rapat kedua pada April tambahan 500 ribu ton. Karena diproyeksikan itu masih kurang. Dan rapat ketiga itu 1 juta ton. Tiga kali rapat," ujar dia di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (12/9).

Dari hasil rakor-rakor tersebut, lanjut Enggar, pihaknya baru menerbitkan surat izin impor untuk Perum Bulog. Ini karena perusahaan plat merah tersebut yang mendapatkan mandat untuk melakukan impor beras.

"Setelah rakor menetapkan, dari hasil rakor itu mengeluarkan surat penugasan kepada Bulog. Kemudian Bulog melakukan tender terbuka. Jadi itu di websitenya semua kelihatan," lanjut dia.

Produksi beras RI belum cukupi kebutuhan

Mendag Enggar mengatakan kewajiban bulog untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton sudah ditentukan dalam rapat koordinasi (rakor) antar kementerian. Meski begitu, Bulog dapat memperpanjang izin impor beras mengingat proses masuknya yang membutuhkan waktu.

"Kalau mereka ngotot (enggak impor) ya tidak apa-apa. Yang pasti, rapat koordinasi memutuskan jumlah total itu 2 juta ton. Itu keputusan rakor, bukan saya," tuturnya di Jakarta, Rabu (19/9).

Mendag Enggar menjelaskan, keputusan rakor sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Tak hanya itu, Bulog juga diharuskan impor disebabkan kemampuan produksi beras yang masih kurang dari kebutuhan.

"Rakor memutuskan ini alurnya sesuai dengan Perpres. Jadi bukan mengimpor tambahan lagi. Dan kenapa masih impor, itu karena kemampuan produksi yang kurang," ujarnya.