Begal dan premanisme di tubuh BUMN era Jokowi-JK

Merdeka.com - Di penghujung tahun lalu, penunjukan Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telkomsel membuat heboh. Jatah kursi komisaris bagi anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dikait-kaitkan dengan politik balas budi. Sebab Diaz merupakan tim sukses Jokowi-JK di pemilihan presiden 2014.

Aroma politik balas budi dan ungkapan terima kasih berlanjut di tahun ini. Sejumlah politisi asal partai berlambang banteng moncong putih, mendapat jatah kursi empuk komisaris perbankan milik negara. Sebut saja fungsionaris PDIP yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf yang didaulat menjadi komisaris BRI. Ada juga Dewi Rembulan di kursi komisaris Bank Mandiri. Nama Pataniari Siahaan di jajaran komisaris BNI.

Tidak hanya diwarnai politisi, beberapa kursi komisaris perusahaan BUMN juga diisi orang-orang yang bersinggungan dengan dunia hukum dan politik. Ditandai dengan kehadiran Refly Harun di kursi komisaris Jasa Marga dan Sukardi Rinakit di kursi komisaris utama BTN.

"Semua itu pilihan pemegang saham (pemerintah). Kita hanya nurut saja," ujar sumber merdeka.com di salah satu perusahaan BUMN, semalam.

Budaya orang titipan di perusahaan BUMN bukan hal baru. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menampik itu. Dia secara tegas mengatakan, pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal sama.

Aneh memang pernyataan yang dilontarkan orang nomor dua di republik ini. Semangat perubahan yang dijual saat masa kampanye pemilihan presiden, tertutup kesibukan membalas budi. (mdk/noe)