Follow
Begini aturan & ruangan khusus KPP jaga kerahasiaan data tax amnesty
Merdeka.com - Pemerintah telah menerbitkan 3 aturan baru perihal tax amnesty atau pengampunan pajak, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118, 119 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 600 tahun 2016. Dengan terbitnya aturan ini, maka program tax amnesty sudah mulai diberlakukan untuk wajib pajak oprang pribadi (WPOP) maupun WP badan.
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang I, Setyo Utama mengatakan, kantor pajaknya menyediakan ruangan tersendiri untuk melayani wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Hal ini untuk memastikan data-data yang disampaikan oleh wajib pajak bisa terjaga.
-
Siapa yang perlu memiliki ruang pribadi? Sangat penting untuk memberikan ruang pribadi dalam sebuah hubungan, karena setiap orang membutuhkan waktu dan aktivitas sendiri agar dapat merasa seimbang dan bahagia.
-
Gimana caranya bikin ruangan kedap suara? Buat bikin ruangan kedap suara di rumah, ada beberapa langkah dan bahan yang bisa dipake buat mengurangi atau bahkan ngilangin suara dari luar.
-
Ruang gabungan itu untuk apa? Desain ini sangat cocok bagi mereka yang menginginkan suasana yang hangat dan penuh keakraban. Dengan mengintegrasikan kedua ruang tersebut, kita tidak hanya mendapatkan area multifungsi, tetapi juga ruang yang menjadi pusat aktivitas keluarga.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Apa manfaat punya ruangan kedap suara? Ruangan kedap suara penting banget buat mereka yang butuh tempat hening buat kerja, belajar, berkarya di studio musik, atau cuma buat santai tanpa gangguan.
-
Kenapa butuh ruangan kedap suara? Dalam kehidupan yang semakin padat dan berisik, punya ruangan yang kedap suara di rumah bisa jadi solusi ideal buat nikmatin suasana tenang dan nyaman.
"Karena tax amnesty ini adalah semacam program khusus kita, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya kerahasiaan data. Kita buat ruangan khusus, sehingga tidak setiap petugas atau pegawai kita boleh masuk ke situ. Itu hanya untuk memastikan data tax amnesty kita jaga karena diatur oleh UU. Jadi aturannya kita buat beserta prosedurnya," kata Setyo di kantornya, Jakarta, Rabu (20/7).
Pegawai maupun peserta tax amnesty dilarang menghidupkan perangkat seluler maupun kamera untuk mencegah bocornya data. "Itu antisipasi buat kita. Sekaligus memastikan kepada wajib pajak bahwa data-data yang ada di kantor pajak itu aman. Karena dengan HP kita bisa foto dan bisa disebarkan," imbuhnya.
Meski begitu, ruangan yang dipakai untuk pelaporan tax amnesty masih bersifat sementara. Pihaknya sedang menyiapkan ruangan lain agar pelayanan yang diberikan bisa lebih maksimal.
Bahkan, KPP Pratama Tanah Abang I juga akan menambah jumlah tim dalam program tax amnesty ini, khususnya untuk bagian peneliti. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penumpukan data, sehingga peserta tidak harus menunggu lama.
"Dari kantor pusat standar minimal timnya peneliti hanya 4 orang, kami sudah siapkan jumlahnya sampai 26 petugas peneliti. Agar jangan sampai WP menunggu lama untuk program ini, termasuk supaya kami bekerja lebih tenang dan tidak tergesa-gesa. Karena final berkas itu sampai ke peneliti," Jelas Setyo.
Sementara itu, untuk petugas bagian penerima menjadi 16 orang dan petugas bagian help desk menjadi dua bagian. Yaitu help desk untuk pelaporan tax amnesty dan help desk untuk konsultasi program tax amnesty.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.
Baca Selengkapnya
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU
Baca Selengkapnya
Bahkan jajaran komisioner KPU pun tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan.
Baca Selengkapnya
Pintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.
Baca Selengkapnya
DJP mengaku hanya membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan.
Baca Selengkapnya
Para tahanan yang membayar bakal mendapat service, namun bagi yang tidak menyetor pungli dibuat tidak nyaman.
Baca Selengkapnya
TPS lokasi khusus tersebut berpotensi membuat proses pemilihan tidak memenuhi asas bebas dan rahasia.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya