Begini Fokus Pemerintah Jokowi dalam Membangun Kesejahteraan Papua

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Wapres ingin aksi percepatan perkembangan pembangunan kesejahteraan di daerah tersebut, mencakup program kegiatan dan anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan.

"Fokus pembangunan dalam 7 bidang sesuai dengan Inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s," ujar Wapres Ma'ruf saat bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin (21/6).

Wapres meminta agar Bappenas dalam menyusun program kegiatan dapat memetakan permasalahan dan dapat memastikan seluruh perencanaan dan program kerja dapat sesuai dengan kebutuhan wilayah.

"Ada semua datanya itu, saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai 7 fokus bidang, sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan," ungkap Wapres.

"Intinya saya ingin memastikan program kegiatan yang dirancang itu ditujukan untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggal," tambahnya.

Sebagai contoh, di bidang pendidikan Wapres menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses pos layanan kesehatan, maka Wapres meminta agar dapat segera diberikan solusi yang tepat bagi segala permasalahan .

"Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat," kata Wapres.

Selanjutnya, Wapres menuturkan agar setelah dilakukan pula identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan, agar Bappenas segera mendorong realisasi penggunaan anggaran tersebut. "Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan," kata Wapres.

Faktor Strategis

Sebelumnya, dalam kesempatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan mengenai quick wins berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu quick wins merupakan bagian dari rencana aksi yang akan diselesaikan tahun 2021-2022 dan akan diselenggarakan sebanyak 231 kegiatan.

Lebih jauh, Suharso menjelaskan program quick wins tahun 2021-2022 berdasarkan sektor strategis yang tersebar di wilayah Papua, yaitu Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Mandiri, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Berkarya, Papua Bangga, dan Papua Hijau. Masing-masing dari bidang kegiatan ini mencakup sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurut Suharso, strategi komunikasi publik yang baik sangat penting di dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta bidang kehumasan dan seluruh pihak terkait.

"Tahun 2021 menjadi target persiapan. Pengelolaan komunikasi publik terpadu menjadi mandatori, kebutuhan peran bidang kehumasan di dalam membangun trust public agar program pembangunan diterima, terlaksana, dan tentu saja mendapat dukungan dari seluruh stake holder pembangunan," jelas Suharso. (mdk/idr)