Begini Skema Fully Funded Direncanakan Pemerintah Atasi Pensiun PNS Jadi Beban APBN

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa skema pembayaran pensiunan PNS, TNI dan Polri selama ini memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya pemerintah menyisihkan ratusan triliun untuk membayar pensiun para ASN yang masuk dalam anggaran belanja pegawai. Karena itu, pemerintah ingin merombak skema dana pensiun yang selama ini digunakan yakni pay as go menjadi skema fully fanded.

Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, sejak tahun 2017 pemerintah sudah membahas rencana perubahan skema pensiun PNS dan berencana diterapkan pada tahun 2020. Hanya saja rencana tersebut batal lantaran pandemi Covid-19.

"Karenanya perlu dilakukan perubahan skema agar kewajiban tersebut terkontrol. skema fully funded yang diusulkan untuk dapat diterapkan," kata dia.

Makanya, Sri Mulyani mengusulkan perubahan skema ke fully funded agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti. Hal ini juga mendapat dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita ingin pemerintah yang mendukung rakyat, dan melalui APBN belanja yang tepat sasaran terus dilakukan," kata dia.

Skema pay as go merupakan skema pengumpulan dana pensiun yang diambil dari gaji yang diterima PNS setiap bulannya. Dalam skema ini, PT Taspen mengelola dana 4,75 persen yang diambil dari penghasilan pegawai atau dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.

Melansir laman Taspen.co.id, program Pensiun PNS merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Dalam perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, saat ini sudah kembali ke 100 persen APBN.

Bagaimana dengan Fully Funded?

Sementara itu, skema baru yang diusulkan Sri Mulyani yakni fully funded. Skema ini dinilai akan menekan beban APBN dalam pembayaran dana pensiun.

Dalam skema ini, pembayaran pensiun disesuaikan dengan gaji pokok, masa kerja, golongan dan jabatan masing-masing PNS. Mengingat nominalnya memang tidak akan sama rata.

Artinya skema yang baru ini hanya akan menggunakan iuran yang dikumpulkan saat pegawai masih aktif bekerja. Adapun besarannya ditentukan dan disesuaikan berdasarkan take home pay (THP) PNS yang merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya.

Dengan skema baru ini, diperkirakan iuran PNS untuk dana pensiunnya akan lebih besar dari yang saat ini hanya 4,75 persen. Namun, jumlah yang akan diterima saat memasuki masa pensiun juga akan lebih besar dari skema yang digunakan saat ini. (mdk/idr)