Follow
BEI Dorong Pemda Terbitkan Obligasi Daerah Guna Genjot Pembangunan
Merdeka.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong penggunaan obligasi daerah (municipal bond) untuk menggenjot pembangunan pemerintah daerah (Pemda) di tahun ini. Langkah ini telah dilakukan di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Resnawan pagi ini mengunjungi BEI untuk melakukan pertemuan bisnis (business meeting) terkait manfaat obligasi daerah. Kata dia, business meeting penting guna menyebarkan pentingnya dari suatu obligasi daerah.
"Kebetulan di Indonesia juga belum ada Pemda yang nerbitin obligasi daerah. Peraturannya juga baru keluar sehingga kami belum tersosialisasi. Kami berbincang dengan Direktur Utama BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait manfaat obligasi sebagai sumber pendanaan," ujarnya di Gedung BEI, Jumat (15/2).
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Mengapa orang menggunakan BPKB untuk pinjaman dana? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
Dia menjelaskan, Pemda perlu menggunakan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Sebab, kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri terbilang terbatas.
"Tentunya akan kami pertimbangan untuk pemerintah kota yang ada di Kalsel untuk menggali dana karena kemampuan APBD terbatas sehingga memang bisa dipakai sebagai pendanaan pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BEI Inarno Djayadi mengungkapkan, potensi investor lokal dan masyarakat daerah sendiri penting dalam mendukung pembangunan daerahnya masing-masing.
"Investasi itu kan butuh biaya yang luar biasa. APBD enggak kuat juga, nah salah satunya dengan obligasi daerah. Tentu potensinya luar biasa karena masyarakat bisa berpartisipasi membangun daerahnya."
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah jangka menengah hingga panjang yang bersumber dana dari masyarakat.
Baca Selengkapnya
Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.
Baca Selengkapnya
Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca Selengkapnya
Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca Selengkapnya
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya