Bela Jokowi, mereka sebut Proton bukan proyek mobil nasional

Merdeka.com - Beberapa hari terakhir, perhatian publik mengarah pada aktivitas kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke sejumlah negara. Salah satu yang menjadi polemik kehadiran Jokowi saat penandatanganan kesepakatan kerja sama antara perusahaan milik mantan kepala BIN AM Hendropriyono, yakni PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia Proton Holdings Berhard.

Apalagi setelah penandatanganan itu muncul pernyataan resmi dari pihak Proton yang menyebut bahwa kerja sama dengan PT Adiperkasa Citra Lestari sebagai cikal bakal pengembangan dan produksi mobil nasional Indonesia.

"PROTON Holdings Berhad ("PROTON") today announced the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Adiperkasa Citra Lestari ("PT ACL") to establish cooperation ties between Malaysia and Indonesia ("Parties") in relation to the development and manufacturing of Indonesia National Car," tulis Proton.

Kritikan mengarah ke pemerintahan Jokowi-JK secara bertubi-tubi usai keluarnya pernyataan itu. Jokowi dinilai mengabaikan dan lupa akan janjinya menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional. Seperti yang gencar dilakukannya saat masih menjabat Wali Kota Solo.

Presiden Joko Widodo membela diri dengan mengaku tak ikut campur dalam kerja sama antara perusahaan Hendropriyono dengan pabrikan mobil Malaysia, Proton. Menurutnya, rencana kerja sama itu merupakan murni kepentingan bisnis.

"Itu kan business to business," ujar presiden sebelum mengunjungi Rizal Memorial Park di Manila, Filipina.

Sekembalinya dari kunjungan kenegaraan, Jokowi kembali menjelaskan tentang penandatangan nota kesepahaman terkait industri otomotif Malaysia Proton. Jokowi menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman itu masih dalam tahapan sangat awal.

"Kita saat itu diundang untuk datang ke Proton dan yang hadir di sana adalah chairmannya DR Mahathir Mohammad yang mengundang secara khusus dan hadir juga PM Malaysia Najib Razak, jadi saya pada posisi diundang datang," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Mantan Gubernur DKI ini menuturkan, kalau bicara mobil nasional, dia mengaku masih mengupayakan Esemka. Dia menjanjikan bahwa produk mobil nasional harus dibuat di Indonesia.

Yang terpenting, brand mencerminkan Indonesia. "Yang jelas kalau mobil nasional itu brand dan principalnya harus di Indonesia," katanya.

Tidak hanya Jokowi yang menampik soal kemungkinan Proton menjadi mobil nasional. Merdeka.com mencatat pihak-pihak lain yang membela Jokowi dengan menegaskan bahwa Proton bukan mobil nasional. Berikut paparannya.

Sofyan Djalil

Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil membantah kerja sama antara perusahaan PT Adiperkasa Citra Lestari milik Hendropriyono dengan Proton untuk membuat mobil nasional Indonesia. Menurut Sofyan, kerja sama itu murni bisnis dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah.

"Bukan mobil nasional. Swasta yang akan membuat industri, itu kan business to business," ucap Sofyan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

Bahkan, Sofyan menyebut Proton asal klaim menyebut produk mereka bakal menjadi mobil nasional Indonesia. Sofyan tidak mempermasalahkan jika Proton berniat bangun pabrik di Indonesia. Namun, hingga saat ini tujuannya bukan untuk mobil nasional.

"Kalau menciptakan lapangan kerja kenapa tidak. Mereka mungkin asal klaim saja kali. Ini bukan nasional," tutupnya.

Franky Sibarani

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan hingga kini belum ada instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait penandatanganan nota kesepahaman PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhad.

"Belum ada arahan Pak Jokowi dan beliau juga tidak pernah mengarahkan satu perusahaan pun. Kalau yang saya ketahui, kerja sama kemarin dengan Malaysia itu murni 'business to business' dan bukan terkait mobil nasional," katanya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (10/2).

Dia mengatakan, industri otomotif lokal tidak perlu khawatir dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut. Apalagi Proton, secara investasi, untuk membangun pemanufakturan di Indonesia memang belum terdata.

"Jadi, Proton lebih kepada distribusi, memasukkan, dan memasarkan produknya. Dalam koridor itu saja," kata Franky.

Saleh Husin

Menteri Perindustrian Saleh Husin membantah jika MoU tersebut merupakan salah satu program untuk meuwujudkan mobnas di Tanah Air.

"Salah kaprah kalau dikatakan itu program mobil nasional. Tak ada uang negara melalui APBN maupun BUMN dalam kerjasama tersebut. Itu murni sekedar kesepakatan antara private to private (B to B) saja, dan bukan keputusan pemerintah, murni bisnis," ujar Saleh beberapa waktu lalu.

Jusuf Kalla

Senada dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengatakan, nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani perusahaan milik AM Hendropriyono, yakni PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia Proton Holdings Berhard merupakan kerja sama antara dua perusahaan otomotif.

"Tentu semua inisiatif harus dihargai. Antara Business to Business, perusahaan dengan perusahaan. Jadi antara perusahaan Proton dengan perusahaannya Pak Hendropriyono. Kita harus hargai," kata JK di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2).

alam pandangannya, proyek mobil nasional tidak semudah membalik telapak tangan. Terbukti, beberapa waktu lalu sempat muncul rencana pengembangan mobil nasonal mulai dari Timor, Esemka, bahkan mobil listrik. Dari contoh itu, kata JK sapaan akrabnya, bukti bahwa pengembangan mobnas di Indonesia tidak mudah.

"Itu kan tidak mudah, seperti yang kita bilang tadi. Banyak orang berminat. Kalau kita bikin mobnas sekarang, harus menjamin sparepartnya bertahan 20 tahun, sanggup nggak? Kalau perusahaannya baru, mana sanggup. Bikin mobil sekarang 20 tahun terus menerus harus jamin pemeliharaannya, sparepartnya, tidak semua org bisa. Itulah industri mobil," tegas JK.