Belanja Pemerintah Rendah yang Bikin Jokowi 'Naik Darah'

Merdeka.com - Presiden Jokowi marah. Perintahnya untuk mempercepat penyerapan anggaran tak dilaksanakan. Padahal, Presiden Jokowi telah memerintahkan hal ini sejak Februari. Saat virus corona masih di tahap awal wabah.

Pada sidang kabinet paripurna di Istana Bogor Februari silam, Presiden Jokowi telah mengingatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mempercepat realisasi anggaran. Langkah ini diharap mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi akibat meluasnya wabah Virus Corona.

"Membelanjakan anggaran-anggaran yang ada di setiap kementerian seawal mungkin akan jadi sebuah pengungkit bagi meredupnya ekonomi global yang sedang tidak bersahabat karena adanya serangan Virus Corona," kata Presiden Jokowi.

Namun, pada rapat kabinet 18 Juni, Presiden Jokowi harus menelan pil pahit. Jajarannya dinilai bekerja laiknya tak terjadi bencana. Dia menyinggung Kemenkes. Dari Rp75 triliun anggaran, baru terserap 1,53 persen saja.

"Misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun itu baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," kata Presiden Jokowi melalui tayangan video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden.

Data Kinerja Penyerapan Anggaran Versi Kemenkeu

Mengutip data pada APBN Kita Edisi Juni 2020, kementerian keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sampai dengan Mei sebenarnya lebih tinggi 1,23 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau mencapai Rp 537,33 triliun. Meskipun terdapat berbagai belanja yang tertunda pelaksanaannya, belanja pemerintah pusat masih dapat tumbuh karena ditopang oleh penyaluran belanja untuk penanganan Covid-19, utamanya terkait jaring pengaman sosial.

Namun memang, Realisasi Belanja K/L hingga Mei 2020 mencapai Rp270,57 triliun, turun 6,13 persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Pun, pada Realisasi Belanja Barang sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp69,36 triliun, turun sebesar 30,11 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya penyerapan belanja barang pada K/L, terutama pada belanja operasional/non operasional, belanja perjalanan, dan belanja barang diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebagai dampak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid-19.

Belanja Modal sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp26,94 triliun, turun sebesar 7,31 persen (yoy). Sebaliknya, realisasi Bantuan Sosial mencatat pertumbuhan sebesar 30,71 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp78,85 triliun.

Realisasi belanja K/L pada periode sampai dengan Mei 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama di bidang perlindungan sosial, yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Selain bidang perlindungan sosial, K/L yang memiliki tusi di bidang pendidikan juga relatif mengalami peningkatan realisasi belanja, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak perlambatan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Data K/L dengan penyerapan tertinggi hingga Mei 2020 menempatkan Kemensos di peringkat pertama. Polri di peringkat kedua. Kemenkes di peringkat tiga. Berturut-turut di peringkat selanjutnya ada Kemenhan, Kemenag, Kemendikbud, KemenPUPR, Kemenkeu, Kemenhub, Kemenkumham, Kementan, MA, Kemenlu, KemenATR/BPN, dan KLHK.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi Covid-19 baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi sebesar Rp87,55 triliun. "Hari ini kami bisa memberikan update mengenai proses pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan telah mencapai 4,68 persen," katanya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI seperti dikutip dari Antara.

Hal itu meningkat dibandingkan yang disampaikan Menteri Sri Mulyani saat konferensi pers terkait APBN KiTa pada Selasa (16/6) yaitu penyerapannya masih berada di level 1,54 persen. Hal ini karena terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan.

Menteri Sri Mulyani melanjutkan untuk penyerapan anggaran perlindungan sosial saat ini telah mencapai 34,06 persen, Sektoral dan Pemda 4 persen, UMKM 22,74 persen, serta insentif dunia usaha 10,14 persen.

"UMKM 22,74 persen tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi," ujarnya.

Kinerja Pemerintah Penyebab Kejengkelan Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap sejumlah sektor yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Sektor yang pertama, kata Moeldoko, adalah kesehatan. Sebab, anggaran yang baru terserap hanya 1,53 persen.

"Kenyataannya ada sektor yang masih lemah. Persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53 persen," kata Moeldoko.

Yang kedua, lanjut Moeldoko, masih dari sektor kesehatan. Yakni, sengkarut pendataan baik itu tenaga medis maupun data penerima bansos (bantuan sosial) terkait Covid-19. "Kedua, persoalan pendataan para (insentif) tenaga medis karena ini tidak boleh salah sasaran. Ketiga soal regulasi yang lama," tegasnya.

Moeldoko menegaskan, regulasi yang lama bisa digunakan saat kondisi normal, artinya saat Covid-19 tidak mewabah. "Tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu," sambungnya.

Selanjutnya, terkait pendataan bansos. Moeldoko menegaskan saat ini sudah ada perbaikan terkait sengkarut pendataan bansos. Sektor selanjutnya yang disorot yakni terkait stimulus untuk UMKM yang masih terhambat. "Berikutnya umkm yang dapatkan stimulus masih ada hambatan," tegasnya.

Ancam Reshuffle

Pernyataan Presiden Jokowi yang berniat melakukan reshuffle disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Dia berbicara dengan nada tinggi.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini perlu langkah-langkah extraordinary atau luar biasa dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berjalan selama tiga bulan. Terlebih, para menteri dan pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini tolong digaris bawahi dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," tegas dia.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Organization of Economic Co-Operation Development (OECD) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7-6 persen. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami minus 5 persen.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," jelas Presiden Jokowi.

Perlu Extraordinary Atau Hati-Hati?

Ekonom Josua Pardede meyakini perekonomian Indonesia mulai membaik pada kuartal tiga dan empat tahun ini. Syaratnya realisasi dan penyerapan anggaran stimulus fiskal dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa dipercepat.

"Masih ada harapan dan potensi, kuartal ketiga pertumbuhannya positif atau cepat perbaikannya," katanya seperti dikutip dari Antara di Jakarta.

Maka dari itu, ekonom Bank Permata ini mendorong celah-celah yang bisa menghambat untuk segera diperbaiki. Salah satunya verifikasi data dari setiap program penanganan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dari sisi program perlindungan sosial, lanjut dia, validasi penerima bantuan sosial perlu diperbaiki agar program tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antara Pusat dan Daerah.

Begitu juga dukungan bagi UMKM seperti subsidi bunga mengingat ada 60,66 juta rekening pelaku usaha mikro dan UMKM masih terdapat data ganda, sehingga verifikasi data dan dukungan teknologi informasi perlu dipercepat.

Tak hanya itu, bank-bank umum milik negara (Himbara) yang sudah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp30 triliun dari pemerintah diharapkan untuk mengakselerasi realisasi kredit kepada pelaku usaha.

"Arahnya balik lagi ke pemulihan ekonomi, bagaimana anggaran yang dialokasikan ini bisa dioptimalkan penyerapannya sehingga kuartal empat tahun ini dan kuartal pertama tahun depan, pemulihan lebih jelas," katanya.