Belanja APBD Masih Jadi Penyebab Indonesia Resesi di Kuartal I-2021
Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyoroti Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) yang masih banyak tertahan pada kuartal I 2021. Itu secara tak langsung turut berpengaruh pada Indonesia yang masih jatuh di lubang resesi.
Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini yang masih terkontraksi minus 0,74 persen secara tahunan (yoy). Di sisi lain, hingga Maret 2021, BPS mencatat total dana APBD yang masih tertahan belum dibelanjakan mencapai sekitar Rp 182 triliun.
"Satu hal yang agak membuat konsumsi pemerintah ini agak terhambat adalah realisasi dari APBD, dimana belanja barang, belanja jasa, dan belanja pegawai dari APBD mengalami kontraksi," kata Suhariyanto, Rabu (5/5).
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
Suhariyanto coba mengutip ujaran Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengingatkan agar pemerintah daerah dapat segera mencairkan dan merealisasikan anggaran-anggaran yang ada.
"Kalau itu bisa diwujudkan, konsumsi pemerintah akan membantu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup kuat," imbuhnya.
Berkebalikan dengan APBD, realisasi belanja negara atau APBN pada kuartal I 2021 justru naik jadi sebesar Rp 523,04 triliun. Ini adalah sebesar Rp 523 triliun, naik cukup tinggi kalau dibandingkan posisi triwulan I 2020 yang sebesar Rp 452 triliun, atau meningkat secara tahunan dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 452,41 triliun.
"Kalau kita telisik lebih dalam, kenaikan realisasi belanja negara APBN pada triwulan I ini terjadi karena naiknya realisasi belanja pemerintah pusat," ujar Suhariyanto.
"Di antaranya adalah pertumbuhan belanja modal yang naik sangat tinggi sebesar 186,19 persen. Belanja barang juga naik 82,70 persen, demikian juga dengan belanja lain-lain. Dengan pengecualian bahwa belanja pegawai mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBN pada Juli mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaTransaksi berjalan Indonesia telah mengalami defisit secara terus-menerus dalam dua kuartal terakhir.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya