Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belanja APBN yang Tinggi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Ekonomi RI

Belanja APBN yang Tinggi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Ekonomi RI pertumbuhan ekonomi. shutterstock

Merdeka.com - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) BambangPrijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bambang menyampaikan saat ini belanja negara melalui APBN sudah mencapai sekitar Rp 2.000 triliun lebih namun masih banyak beranggapan dan merasa perlu harus ditingkatkan. Ini dikarenakan, belanja negara tersebut belum berdampak langsung dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia.

"Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seingat saya 2004 Rp 400 triliun sekarang Rp 2.000 triliun 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih banyak beranggapan masih harus ditingkatkan terutama di dalam kota mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan," katanya dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).

Orang lain juga bertanya?

Bambang menyampaikan tingginya APBN menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dikarenakan, banyak harapan yang diletakan kepada belanja APBN untuk menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air.

"Fungsi fiskal sangat beragam, cukup banyak beban yang dipikul fungsi fiskal, baik sebagai stimulus, pemerataan, dan mengurangi kesenjangan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo menambahkan, bila melihat data pada 2011-2018 spending belanja negara yang dilakukan pemerintah memang merangkak terlihat naik. Namun itu semua belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun

Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.

Baca Selengkapnya
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Diprediksi Cuma 5,1 Persen
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Diprediksi Cuma 5,1 Persen

PT Mandiri Sekuritas memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan tetap stabil di sekitar 5,1 persen pada tahun 2025.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang Resesi
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang Resesi

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak dikontribusikan oleh belanja konsumsi masyarakat hingga masuknya investasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati
Pendapatan Negara Turun di Awal 2024, Sri Mulyani: Kita Harus Hati-Hati

Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.

Baca Selengkapnya
PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain
PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah Dibanding Negara Lain

Sri Mulyani anggap kenaikan PPN menjadi 12 persen cenderung lebih rendah.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Kementerian Ini Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masa Depan
Kementerian Ini Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masa Depan

Kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Tekor Rp93,4 Triliun di Juli 2024
Sri Mulyani: APBN Tekor Rp93,4 Triliun di Juli 2024

APBN pada Juli mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya