Follow
Belanja Negara Capai Rp127 Triliun di Januari 2022
Merdeka.com - Realisasi belanja negara pada Januari 2022 tercatat sebesar Rp127,2 triliun. Belanja tersebut disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp21,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp50,4 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp54,9 triliun.
"Pada Januari kita telah belanjakan (APBN) sebesar Rp127,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (22/2).
Sri Mulyani menilai, belanja non KL di awal tahun sudah tinggi. Belanja negara terseut digunakan untuk melindungi masyarakat terhadap tekanan kenaikan harga energi dan kesehatan. Mengingat guncangan akibat pandemi ini masih terjadi di beberapa sektor.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
"Di kesehatan ada omicron, kenaikan harga komoditas akibat geopolitik luar negeri dan recovery yang tidak merata dan kompleksitas dari kenaikan suku bunga global," kata dia.
Pemerintah juga telah menyalurkan TKDD kepada Pemda sebesar Rp54,9 triliun. Besarnya transfer tersebut karena pemerintah pusat menyalurkan DAU dan DAK yang lebih baik. Sementara untuk realisasi pembiayaan investasi di bulan Januari belum dilakukan di awal tahun.
Sri Mulyani mengatakan dari sisi belanja tahun ini tidak lebih rendah dari yang dilakukan tahun 2021. Alasannya karena tahun sebelumnya, pemerintah melakukan belanja yang besar di awal tahun.
Realisasi Belanja Modal
Realisasi belanja modal tahun ini misalnya yang hanya Rp2,4 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari belanja negara di tahun lalu yang mencapai Rp11,9 triliun.
"Tahun ini Rp2,4 triliun jadi memang terjadi kontraksi dalam karena 2021 adalah situasi sangat tidak biasa," kata dia.
Dia menjelaskan, belanja modal tahun 2021 lebih tinggi karena di tahun 2020 terjadi refocusing anggaran, khususnya di Kementerian PUPR. Sementara tahun ini belanja modal kembali seperti sebelum pandemi sehingga realisasinya lebih rendah.
"Tahun ini tidak terjadi pergeseran refocusing yang dalam sehingga Kementerian PUPR di Januari kembali ke pol normal. Sebelum pandemi, belanja modal biasanya berkisar dibawah Rp 2 Triliun," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Reliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya