Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan Capai Rp542,8 Triliun di 2022

Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut APBN 2022 terbesar dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun, sebanyak Rp 542,8 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan.

"Komponen terbesar dalam APBN kira ini anggaran pendidikan tahun ini Rp 542,8 triliun," kata Febrio dalam Bincang APBN 2022, Jakarta, (18/10).

Febrio menjelaskan penggunaan anggaran tersebut untuk mendukung program peningkatan SDM produktif dan inovatif dengan tetap mengamalkan nilai-nilai pancasila. Peningkatan kualitas SDM dimulai dengan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah penggerak. Pemerataan sarana dan prasaran pendidikan, membangun sinergi pendidikan dengan pendidikan vokasi.

Lalu riset terapan dengan bekerja sama antara masyarakat dan industri akan ditingkatkan dengan lebih banyak program pemagangan. Teaching industri dengan pelaksanaan merdeka belajar. Penguatan investasi pendidikan, perluasan program beasiswa, TIK dan kebudayaan yang maju.

Selain itu, di tahun depan pemerintah kembali akan melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur. Anggaran yang telah disiapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp 384,8 triliun.

"Untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan dana Rp 384,8 triliun," kata dia.

Dana tersebut anggaran tersebut juga digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, membangun konektivitas dan mobilitas. Pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur energi dan pangan.

"Pembangunan infrastruktur ini buat penguatan media pelayanan dasar dan pemabngunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas," kata dia.

Dari alokasi yang sama, pemerintah akan melakukan pemerataan infastruktur dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ini dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan digitalisasi.

"Dalam menghadapi digitalisasi dengan mendorong pemerataan infastruktur dan aksesn terhadap TIK," kata dia.

Selain itu, secara khusus pemerintah menganggarkan dana TIK sebesar Rp 27,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan. termasuk untuk pembangunan Pusat Data Nasional dan Implementasi SPBE.