Beli rumah subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah dapat asuransi ini
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah-rumah subsidi dalam memenuhi target Program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain mendapatkan rumah subsidi, MBR pun bisa mendapatkan asuransi perumahan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, MBR yang membeli rumah subsidi akan mendapat tanggungan asuransi dalam beberapa hal, seperti jika terjadi kebakaran, asuransi jiwa, hingga default untuk kreditnya.
"Misalnya, mereka diberhentikan kerja dan tidak bisa membayar, itu ter-cover. Tapi kalau misalnya ada bencana, itu belum disebutkan asuransinya. Ini yang sedang kita bahas, bagaimana kalau terjadi sebuah bencana," kata Lana di Jakarta, Kamis (23/8).
-
Kapan biaya asuransi rumah dibayarkan? Sebagai pemilik rumah, sebaiknya pertimbangkan untuk membeli asuransi guna melindungi aset. Bergantung pada pilihan Anda, asuransi dapat menanggung kerugian atau kerusakan pada rumah Anda, sehingga Anda merasa aman.
-
Bagaimana BP Tapera membiayai rumah susun? 'Makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak,' bebernya.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Siapa yang menyediakan asuransi PPWT? Asuransi PPWT ini dirancang atas kemitraan Manulife Indonesia dengan Bank Danamon Indonesia.
-
Siapa yang paling dirugikan akibat kebakaran? Kerugian yang dialami pedagang itu ditaksir lebih dari Rp300 juta.
-
Siapa yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Pekerja rentan yang diberikan perlindungan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja yang berada pada kategori masyarakat dengan Kemiskinan Ekstrem dan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sebagai rujukan, dia mengatakan telah belajar dari dampak kasus gempa yang terjadi di Lombok. "Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi bencana di lokasi-lokasi lain, karena Indonesia juga terletak di ring of fire. Jadi mungkin saja di lokasi lain juga bisa terkena," imbuhnya.
Meski demikian, program Sejuta Rumah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah saja, namun juga ada sedikit porsi bagi golongan masyarakat non-MBR.
"Yang non-MBR itu kan porsi yang dibangun. Nah mereka kan ambil KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang komersial, yang akan lebih terpengaruh dengan kebijakan Bank Indonesia dan OJK. Kalau subsidi itu benar-benar rumah yang dibangun pengembang yang harganya sesuai dengan harga subsidi," jelasnya.
"Di UU (Undang-Undang) urusannya MBR itu pemerintah. Kalau yang non-MBR tidak diurus, hanya dicatat saja bahwa itu termasuk dalam Program Sejuta Rumah," tambah dia.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan, hingga 20 Agustus 2018, progres Program Sejuta Rumah tercatat mencapai 582.638 unit rumah. Jumlah tersebut naik sekitar 60.000 unit dari 31 Juli 2018, yang sebanyak 520.034 unit rumah.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menargetkan bisa menyalurkan sekitar 30.000 unit rumah lagi hingga penghujung Agustus ini.
"Dan ini memang targetnya 1 bulan antara 100.000 sampai 125.000 (unit rumah baru terbangun). Masih 10 hari lagi, bisa sampai 610.000 di akhir Agustus. Saya akan coba tambah 30.000 lagi sampai akhir bulan," jelasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/8).
Dia pun optimistis dapat mencapai pembangunan sebanyak 1,2 juta unit hingga akhir tahun sesuai yang dicanangkan Program Sejuta Rumah. "Saya masih optimis, masih punya waktu 4,5 bulan lagi," katanya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaProgram MLT BPJS Ketenagakerjaan, merupakan layanan tambahan untuk peserta program JHT.
Baca SelengkapnyaKetahui jenis-jenis risiko dalam asuransi kerugian dan pilih perlindungan yang tepat untuk kebutuhanmu.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaDengan stimulus pemerintah tersebut, semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian sendiri sehingga menekan angka backlog.
Baca SelengkapnyaInsentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.
Baca SelengkapnyaProgram Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaEndra tidak mengungkapkan spesifikasi rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaHarga rumah subsidi perlu naik karena harga material konstruksi rumah saat ini mengalami kenaikan yang jauh lebih besar.
Baca Selengkapnya