Belum Disetujui, Usulan Pagu Anggaran Kemenkeu Rp43,30 T Dilanjutkan di Panja

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2021 yang diusulkan sebesar Rp43,307 triliun.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menjelaskan dalam proses persetujuan RKA Kemenkeu Komisi XI akan membentuk panitia kerja (Panja) terlebih dahulu. Adapun panja akan dilakukan pada 9, 10, dan 14 September 2020 mendatang.

"Dalam proses persetujuan RKA maka akan dibentuk Panja," ujar Dito dalam hasil keputusan rapat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/9).

Dito menyampaikan pengambilan keputusan RKA Kemenkeu 2021 baru akan dilakukan dalam rapat kerja Komisi XI selanjutnya dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang akan dilakukan pada 15 September 2020.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif anggaran Kemenkeu tahun 2021 sebesar Rp43,307 triliun. Anggaran tersebut lebih rendah dari usulan anggaran yang disampaikan pada tahun 2020 lalu sebesar Rp44,39 triliun.

"Pagu anggaran Kemenkeu Tahun Anggaran (TA) 2021 yang diusulkan sebesar Rp43,307 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2021, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/9).

Sumber Dana

Berdasarkan sumber dana, pagu anggaran Kemenkeu TA 2021 terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp34,800 triliun, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp8,507 triliun.

Suahasil menjelaskan, anggaran yang diusulkan tersebut akan diarahkan untuk pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung perekonomian yang produktif, inklusif dan berkeadilan.

Di mana anggaran itu akan digunakan untuk lima program di lingkungan Kemenkeu yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta terakhir dukungan manajemen.

"Lima program ini menjadi rencana kerja kita kegiatan prioritas nasional dan prioritas unggulan apa saja yang jadi tugas Kemenkeu," kata dia. (mdk/idr)