Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belum setahun jadi menteri, Susi Pudjiastuti disikat kanan kiri

Belum setahun jadi menteri, Susi Pudjiastuti disikat kanan kiri Menteri Susi Pudjiastuti. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dalam kurun waktu delapan bulan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mulai merasakan 'tidak enaknya' menjadi pejabat negara yang tindak tanduk, sikap, perkataan, tindakan, hingga kebijakan menjadi sorotan rakyat.

Hasil survei yang dilakukan PolcoMM Institute menyebutkan bahwa kinerja Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti paling banyak diketahui publik melalui pemberitaan media massa. Tidak hanya melalui hasil survei, di internal kabinet kerja, Menteri Susi dapat ranking satu di antara menteri-menteri lainnya.

Tidak bisa dipungkiri, belum satu tahun menjadi menteri, Susi cukup produktif mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Orang lain juga bertanya?

Sebut saja moratorium izin kapal asing menangkap ikan di Indonesia, kebijakan larangan penggunaan cantrang, larangan bongkar muat hasil tangkapan ikan di tengah laut, hingga larangan menangkap lobster dan kepiting yang masih bertelur.

Dia mengklaim kalau kebijakan yang dikeluarkannya hanya bertujuan mengajak pengusaha sektor kelautan dan perikanan berbisnis dengan baik tanpa merusak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

"Saya sih anjurkan supaya itu disegani. Kita memakai otoritas kita untuk kebaikan, isu lingkungan. Sedikit keras ya sudah saatnya. Membawa pengusaha yang punya tanggung jawab," kata Menteri Susi, kemarin.

Kebijakan yang dikeluarkannya tentu berdampak pada pelaku bisnis sektor perikanan hingga nelayan. Beberapa kebijakannya dikritik habis. Bahkan, serangan bertubi-tubi harus dirasakan Menteri Susi dari pihak-pihak yang tak sejalan dengannya.

Merdeka.com mencatat curhat Menteri Susi ketika dihajar kanan kiri. Berikut paparannya.

Dituntut Rp 1 triliun

Lahirnya kebijakan dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan diwarnai pro kontra. Tetap ada pihak-pihak yang tak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi curhat mengenai hal ini. Dia mengaku dituntut oleh pihak-pihak yang tak bisa lagi mengeruk kekayaan kelautan Indonesia.

"Maling menuntut kita karena tidak bisa bawa barang curian lagi, menuntut saya Rp 1 triliun," ujar Menteri Susi di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (17/6).

Disuap Rp 5 triliun

Di tengah hangatnya isu perombakan atau reshuffle kabinet, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan dari akun twitternya. Susi mengaku 'disuap' sebesar Rp 5 triliun agar dia mundur dari jabatannya. Namun menurut Susi, angka itu terlalu besar untuk seorang tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Saya dapat kabar 5T (Rp 5 triliun) untk saya walk away. Nilai yg sangat banyak. Saya bangga tarif untk seorang lulusan SMP begitu mahal," kata Susi dalam akun twitternya @susipudjiastuti.

Walau dirayu uang triliunan, Susi menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya ini. Sebab posisinya yang diembannya ini mempunyai tanggung jawab tinggi demi kemajuan Indonesia.

Susi juga pernah mengaku bahwa jabatan yang diembannya saat ini karena Presiden Joko Widodo yakin atas kemampuannya. Maka itu dirinya pantang menerima sepeser pun untuk mundur.

"Tapi Nurani & Kebebasan saya tidak mungkin saya jual, Indonesia terlalu Hebat untk ribuan triliun. Kehormatan yg membawa saya ke jabatan ini," ungkapnya.

Sering didemo

Beberapa kali, ratusan nelayan yang tergabung menggelar demonstrasi menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang larangan penangkapan lobster (panulirus), kepiting (scylla) dan rajungan (portunus pelagicus) dalam kondisi bertelur. Aturan ini dinilai mematikan nelayan kecil.

Tak hanya itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015, yang menyebut larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), juga dinilai merugikan para nelayan.

Nelayan sempat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Susi Pudjiastuti dari jabatannya karena kebijakannya yang 'mengebiri' nasib para nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menemui Presiden Joko Widodo. Susi curhat kepada Jokowi sering didemo lantaran melarang nelayan untuk menangkap lobster, kepiting dan rajungan yang sedang bertelur.

"Laporan (ke Presiden), ngobrol aja, saya banyak didemo, banyak yang marah, itu aja," ungkap Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2).

Dikirim surat kaleng

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku mendapat surat tanpa disertai pengirimnya alias surat kaleng. Isinya berkaitan dengan aksi Menteri Susi dan stakeholder menangkap serta menenggelamkan kapal asing yang menjalankan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Namun Susi tidak menunjukkan secara fisik, surat yang diterimanya itu.

"Saya dapat surat anonim, tidak ada tujuan dan pengirimnya siapa. Intinya untuk mempengaruhi penanganan kapal-kapal yang kita tangkap," ujar Susi kepada wartawan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

Susi memaparkan, paragraf awal surat itu menyatakan dukungan pemerintah terhadap praktik illegal fishing. Namun di akhir surat, penulis justru meminta Menteri Susi mempertimbangkan lagi hukuman berupa penenggelaman kapal.

"Apakah tidak berlebihan dengan menenggelamkan kapal?" kata Susi menirukan akhir dari kalimat dalam surat itu.

Diancam disantet

Tekanan berat sebagai pembantu presiden sangat dirasakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Berbagai ancaman lisan, tulisan hingga mistik kerap dirasakan.

Seperti cerita Susi tentang santet. Bekas bos maskapai Susi Air itu mengklaim, selama menjabat sebagai menteri, dirinya pernah diancam disantet tujuh turunan.

Susi menyebut, ancaman itu diperolehnya dari Kalimantan. Dia menduga ancaman mistik itu lantaran pihaknya melarang melakukan ekspor kepiting bertelur.

"Saya dapat SMS dari orang Kalimantan untuk menyantet 7 turunan karena melarang kepiting telur diekspor," kata Susi di Jakarta, Selasa (13/1).

Meski mendapat ancaman mistik, Susi tetap menanggapi santai. "Saya saja baru satu cucu, bagaimana mau tujuh turunan," ujarnya sambil tersenyum.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Lulus SMA karena Dikeluarkan, Sosok ini Kemudian Malah Jadi Pengusaha Kaya Raya & Tokoh Berpengaruh di RI
Tak Lulus SMA karena Dikeluarkan, Sosok ini Kemudian Malah Jadi Pengusaha Kaya Raya & Tokoh Berpengaruh di RI

Berikut kisah seorang pengusaha kaya yang sempat tak lulus SMA karena dikeluarkan.

Baca Selengkapnya
Susi Pudjiastuti jadi Rebutan, Diklaim Tim Prabowo dan Dipuji Setinggi Langit oleh Kubu Anies
Susi Pudjiastuti jadi Rebutan, Diklaim Tim Prabowo dan Dipuji Setinggi Langit oleh Kubu Anies

Willy mengakui, kubu AMIN punya kedekatan dengan Susi. Menurutnya akan menambah kekuatan Timnas Pemenangan AMIN bila Susi bergabung.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tampil Bak ABG, Susi Pudjiastuti Curi Perhatian Bentangkan Poster Menggegerkan saat Pawai Bebas Plastik di Bundaran HI
FOTO: Tampil Bak ABG, Susi Pudjiastuti Curi Perhatian Bentangkan Poster Menggegerkan saat Pawai Bebas Plastik di Bundaran HI

Susi terlihat bersemangat mengikuti Pawai Bebas Plastik. Ia juga membentangkan poster-poster menggegerkan.

Baca Selengkapnya
Bahagianya Susi Pudjiastuti Bertemu Kawan Lama, Sama-Sama Cantik Dulu Pernah Dijuluki 'Srikandi Kabinet'
Bahagianya Susi Pudjiastuti Bertemu Kawan Lama, Sama-Sama Cantik Dulu Pernah Dijuluki 'Srikandi Kabinet'

Susi Pudjiastuti reunian bareng dua srikandi Jokowi di kabinet.

Baca Selengkapnya
Pertemuan Susi Pudjiastuti dengan Prabowo dan Anies  Baswedan, Curi Perhatian
Pertemuan Susi Pudjiastuti dengan Prabowo dan Anies Baswedan, Curi Perhatian

Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya
PKS: Susi Pudjiastuti Banyak Pengikut, Bisa Dukung Pencalonan Anies
PKS: Susi Pudjiastuti Banyak Pengikut, Bisa Dukung Pencalonan Anies

PKS Menilai Susi Pudjiastuti Banyak Pengikut, Bisa Dukung Pencalonan Anies

Baca Selengkapnya
Gaduh Dua Menteri Prabowo di Awal Pemerintahan
Gaduh Dua Menteri Prabowo di Awal Pemerintahan

Namun, di tengah tancap gas Prabowo melakukan sederet gebrakannya, ada saja perilaku para anggota kabinetnya yang memicu kegaduhan di masyarakat.

Baca Selengkapnya
Potret Susi Pudjiastuti Ajak Pensiunan Jenderal Kopassus Naik Kapal Kecil 'Saya Deg-degan Kalau Sampai Ada Apa-Apa dengan Beliau'
Potret Susi Pudjiastuti Ajak Pensiunan Jenderal Kopassus Naik Kapal Kecil 'Saya Deg-degan Kalau Sampai Ada Apa-Apa dengan Beliau'

Susi Pudjiastuti mengajak pensiunan jenderal Kopassus untuk naik kapal kecil saat ombak sedang besar. Siapakah sosoknya dan seperti apa momen yang tercipta?

Baca Selengkapnya
Ponpes Al Zaytun di mata Sang Jenderal Polisi, 'Jadi Hidup Itu Harus Bermanfaat'
Ponpes Al Zaytun di mata Sang Jenderal Polisi, 'Jadi Hidup Itu Harus Bermanfaat'

Momen eks Kabareskrim Polri Susno Duadji beri sambutan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Baca Selengkapnya
Jenderal Susno Getol Kritik Penyidikan Kasus Vina: Bukan Benci, Dibunuh Pun Saya Mau Demi Polri!
Jenderal Susno Getol Kritik Penyidikan Kasus Vina: Bukan Benci, Dibunuh Pun Saya Mau Demi Polri!

Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menjadi salah satu sosok yang paling lantang dalam menyoroti kasus Vina Cirebon.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Susno Emosi Bicara Mengadili Hantu di Kasus Vina | Megawati Tunjuk-Tunjuk Jenderal TNI
TOP NEWS: Susno Emosi Bicara Mengadili Hantu di Kasus Vina | Megawati Tunjuk-Tunjuk Jenderal TNI

Susno Duadji secara gamblang bicara dugaan kejanggalan polisi dalam kasus kematian Vina Cirebon.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik Food Estate, Golkar Ingatkan Jangan Munculkan Keterbelahan Jelang Pemilu
PDIP Kritik Food Estate, Golkar Ingatkan Jangan Munculkan Keterbelahan Jelang Pemilu

Doli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.

Baca Selengkapnya