Belum Terealisasi, PGRI Tagih 3 Janji Kampanye 2014 Jokowi Soal Nasib Guru

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengurus Besar (PB) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) mengingatkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib para tenaga pengajar. Khususnya yang masih berstatus honorer.

Ketua Umum PB PGRI, Didi Suprijadi, mengatakan, jelang Pilpres 2014, Jokowi pernah menjanjikan tiga hal bagi tenaga guru honorer. Janji-janji tersebut termaktub dalam piagam 'Ki Hajar Dewantara' yang ditandatangani oleh Jokowi.

"Piagam Ki Hajar Dewantara itu adalah piagam yang ditandatangani Pak Jokowi, menjelang Pilpres 2014," kata dia, ketika ditemui, di Jakarta, Sabtu (16/3).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Didi, ada tiga janji yang disebut dalam piagam tersebut. Janji-janji yang disebut dengan 'Trilayak' itu meliputi laik status, laik upah, dan laik jaminan sosial.

"(Laik status) artinya dia akan menyelesaikan honorer, jadi PNS. Jadi statusnya diselesaikan. Laik upah. Itu upahnya sesuai dengan UMP minimal, laik jaminan sosial," ungkapnya.

Didi mengatakan pihaknya menilai sejauh ini Jokowi belum merealisasikan tiga janji tersebut. "Semua ini kan janji sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda itu. Saya kira kita tidak menagih. Itu janji dia sendiri," ujarnya.

"(Yang sudah terealisasi) Ya apa? Setahu Anda apa yang sudah ada? Ada mau dikontrak? Tapi sekarang juga belum selesai juga. Belum terealisasi juga. Belum ada pengumuman," tegas Didi.

Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Konten Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Rabin Hattari, mengatakan bahwa nasib honorer memang harus diperhatikan.

"Ya kita melihat itu sesuatu yang harus di-address ya nanti ke depannya. Sekali lagi ini masalah tentang guru honorer. Jadi kita akan pantau terus dan kita akan membantu ini," ujar Rabin.

Presiden Jokowi, kata dia, tentu akan terus berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tenaga guru honorer.

"Ini menjadi concern kami mengenai guru honorer cara meng-address-nya seperti apa. Tetap akan memberikan top prioritas. Pak Jokowi juga melihat ini," tandasnya.

(mdk/bim)