Belum tetapkan tambahan subsidi Solar, menkeu masih cek keuangan Pertamina dan PLN
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah saat ini belum menetapkan besaran tambahan anggaran subsidi solar untuk PT Pertamina dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Penambahan tersebut, menyesuaikan dengan situasi harga minyak dunia yang lebih tinggi dari pada ICP (Indonesian Crude Price) beberapa waktu belakangan.
Selain Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga terkena imbas kondisi tersebut. "Dari segi BUMN yang menjalankan kebijakan pemerintah, PLN dan Pertamina, maka akan kita lihat struktur biaya mereka yang mengalami tekanan. Karena impor minyak sudah dengan harga tinggi sementara harga yang disubsidi tidak mengalami perubahan," kata Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/5).
Menteri Sri Mulyani mengatakan tambahan subsidi dilakukan untuk mendukung kesehatan keuangan PT Pertamina dalam menyediakan bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat. "Kita sedang menghitung neraca keuangannya PLN dan Pertamina, kebutuhan di dalam rangka menjaga agar BUMN ini tetap memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik," ujarnya.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Apa tugas Pertamina terkait subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Apa yang Pertamina tambah? Pertamina Patra Niaga terus menambah persediaan LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Bagaimana Pertamina memastikan subsidi energi tepat sasaran? Pertamina telah melakukan berbagai inovasi digitalisasi untuk mendorong penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan, keuangan kedua BUMN tersebut tidak hanya akan dilihat dari biaya impor yang membengkak namun akan dilihat secara keseluruhan untuk dapat memperoleh angka tambahan subsidi yang tepat.
"Kita akan melihat keseluruhan keuangannya PLN, Pertamina dan kemudian akan diputuskan berapa jumlah subsidi yang harus disesuaikan karena Pertamina dalam hal ini dia memiliki produk yang tidak disubsidi, dia juga akan mendapatkan dalam hal itu."
Selain itu, lanjutnya, Pertamina juga akan mendapatkan tambahan aset yang cukup signifikan dari Kementerian ESDM. "Kita akan melihat keseluruhan untuk keuangan mereka dan kita akan tetapkan sekarang ini UU APBN menetapkan subsidi Rp 500 per liter dan sudah tidak cukup. Dan oleh karena itu apakah dengan hal ini tambahan menjadi Rp 1.000? Jumlahnya nanti akan ditetapkan, sedang terus dibahas dan nanti akan dilaporkan ke dewan melalui laporan semester pertama."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tren kenaikan harga minyak dunia timbulkan kekhawatiran bakal turut berdampak terhadap harga BBM di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaPadahal, kesepakatan Pemerintah bersama DPR RI menetapkan harga minyak mentah mencapai USD 82 per barel.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaKemenkeu menjelaskan kondisi anggaran subsidi termasuk bahan bakar minyak (BBM) di harga minyak mahal imbas perang Iran-Israel.
Baca SelengkapnyaKenaikan BBM non subsidi merupakan keniscayaan di tengah anjloknya rupiah.
Baca Selengkapnya