Benarkah E-commerce Tak Bayar Pajak?

Merdeka.com - Pemerintah masih menggodok aturan pemungutan pajak dari sektor perdagangan online atau e-commerce. Hal tersebut perlu dilakukan seiring dengan banyaknya anggapan yang menyebut perdagangan daring tersebut tak memberi kontribusi pajak bagi negara.

Lalu benarkah e-commerce tak bayar pajak?

CEO Tokopedia, William Tanuwijaya mengatakan, anggapan e-commerce tak membayar pajak adalah asumsi yang salah. Menurutnya, membayar pajak tidak kenal perdagangan online maupun offline.

"Asumsi yang salah, asumsi pemain digital tidak membayar pajak. Atau tidak perlu bayar pajak karena harganya lebih murah. Di pajak enggak kenal online atau offline. Dia harus bayar pajak sesuai ketentuan berlaku," ujarnya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (29/10).

William mengatakan, setiap pedagang di Tokopedia memiliki dokumen yang lengkap untuk dapat menjadi mitra. Saat ini Tokopedia memiliki 16.000 mitra, semua mitra tersebut memiliki pembukuan data yang dapat ditelusuri.

"Misalnya di Tokopedia punya 16.000 penjual, dari awal. Kelebihan perdagangan digital semua tercatat dan abadi, tidak bisa dimanipulasi. Tidak ada rekayasa pembukuan data, mereka memiliki data jelas dan bisa diaudit," jelasnya.

Ke depan, William mengatakan, pembayaran pajak harus dikolaborasikan dengan teknologi digital. Sebab, digital dapat dilakukan dengan mudah tanpa membuat pembayar pajak kewalahan.

"Kalau teknologi bisa diadopsi, pajak lebih transparan. Contoh dengan Jawa Barat kami kolaborasi, dengan motor bisa online. Menariknya Gubernur 2019 bulan Juni, di bulan Juli itu jumlahnya pajak melebihi sepanjang 2018. Masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak," tandasnya.