Benarkah Rupiah tembus Rp 14.000 jadi sinyal krisis ekonomi?

Merdeka.com - Pelemahan Rupiah hingga melebihi level Rp 14.000 per USD masih jadi kekhawatiran masyarakat bahwa krisis yang terjadi pada tahun 1998 akan terjadi kembali. Bahkan, beberapa pihak pun menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia tengah waspada krisis.

Rizal Ramli mengingat saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dahsyat pada 1998 silam. Sebelum itu, atau tepatnya tahun 1996, Rizal Ramli sudah mengingatkan pemerintah akan dihadapi masalah besar.

"Pada 1996 kami mengeluarkan forecast 200 halaman, kami bilang hati-hati karena ada awan mendung di atas Indonesia jadi krisis tapi kami dibantah semua analisis internasional, Rizal Ramli enggak benar. Gubernur BI, Menkeu bantah. Padahal kami sederhana (indikator) account defisit Indonesia negatif cukup besar itu pasti bikin rupiah melemah dan utang Indonesia, swasta banyak banget. Rupiah overvalue 8 persen saat itu, tapi saya dibantah," katanya.

Pemerintah saat itu, kata Rizal, masih mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat di Asia Tenggara. Namun, tak lama berselang, Indonesia dihantam krisis ekonomi hebat.

Ekonom Kwik Kian Gie mengatakan, jika melihat di era Jokowi saja, nilai tukar Rupiah sudah rontok mencapai sekitar Rp 40 persen. Kwik Kian Giet tak banyak bicara atau mengulas masalah ini. Menurutnya, dari data di atas sudah bisa didapat kondisi fundamental Indonesia. "Jadi kalau kita lihat begini, dampak fundamental sudah tercermin dari Rupiah."

Meski demikian, pemerintah tetap meyakini bahwa ekonomi Indonesia masih aman.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti 20 tahun silam atau tepatnya pada 1998. Meski, saat ini, Rupiah terus tertekan oleh Dolar Amerika Serikat (USD) hingga melewati level Rp 14.000.

Mantan pejabat Bank Dunia tersebut menegaskan kondisi Indonesia saat ini sudah sangat jauh berbeda dibanding 20 tahun yang lalu. Di mana, saat itu, Bank Indonesia sebagai pengelola stabilitas keuangan belum menjadi institusi yang independen.

"Ya berbeda sama sekali dong, banyak sekali perbedaannya. Pertama dari sisi peraturan per undang-undangan di mana 20 tahun yang lalu sebelum krisis, BI itu tidak independen. Kita tidak memiliki apa yang disebut institusi pengawas sektor keuangan yang independen," kata Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/5).

Dia pun menegaskan pemerintah akan selalu mewaspadai semua gejolak yang terjadi. "Kita tetap akan melihat ekonomi secara waspada dan hati-hati, kita melakukan seluruh policy kita, respon terhadap situasi yang berkembang," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/5).

Dia juga menegaskan kondisi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi yang aman, yaitu di atas 5 persen. "Pada dasarnya seluruh yang disebut makro ekonomi growth-nya di atas 5 persen, fiskal kita di bawah menuju 2 persen, inflasinya sekitar 3,4 persen," ujarnya.

Sementara itu, tekanan yang dialami neraca pembayaran terjadi karena Rupiah yang sedang melemah. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pelemahan nilai tukar Rupiah yang telah menembus angka 14.200 per USD tidak bisa secara otomatis disebut sebagai tanda masuknya Indonesia ke dalam fase krisis. Sehingga, dia meminta masyarakat tidak berasumsi jika Indonesia akan kembali mengalami krisis.

"Sebetulnya kalau ngomong lampu kuning ya agak berlebihan lah. Jangan kurs dolar bergerak, kemudian disimpulkan sudah mau krisis," ujar dia di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/5).

Menurut dia, ada banyak faktor yang menjadi penentu terjadinya krisis. Selain nilai tukar, kondisi di sektor riil juga jadi penentu apakah perekonomian sebuah negara masuk ke fase krisis.

"Kalau krisis itu sektor riilnya juga harus goyang. Yang kemudian memberi dampak pada sektor moneter. Ini masih belum lah," kata dia.

Meski begitu, pemerintah tetap akan memberikan perhatian terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Dia berharap rupiah bisa segera kembali ke level normal.

Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pelemahan Rupiah tidak bisa langsung dikaitkan dengan krisis ekonomi. Selain itu, tidak ada indikasi kuat yang menunjukkan Indonesia akan masuk pada fase krisis.

"Enggak ada, sama sekali enggak ada tuh. Sama sekali enggak ada indikasi ke situ," ujar dia di Kantor Kemenko Kematiriman, Jakarta, Kamis (24/5).

Menurut Luhut, pelemahan yang dialami Rupiah saat ini juga dialami oleh mata uang negara lain. Bahkan depresiasi Rupiah lebih baik ketimbang mata uang lain.

Luhut juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir akan isu krisis dari sumber yang tidak jelas. Menurut dia, pemerintah telah melakukan antisipasi dan terus memantau perkembangan yang terjadi baik di dalam negeri maupun global.

"Kalau itu si saya bisa, mana ekonomnya suruh ke saya. Yang bilang ekonomnya itu siapa. (Jadi) bahwa kita hati-hati, iya. Kita prudent di sana-sini, iya. Tapi enggak dibilang kita takabur juga, enggak. Tapi kalau bilang lampu kuning krisis, suruh ke saya dia," tandas dia.