Beragam Alasan Penyaluran Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi di BPD Lamban
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menempatkan dana pemerintah kepada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp14 triliun dengan target penyaluran Rp29,11 triliun. Jumlah yang sudah terealisasi sebesar 85,59 persen atau Rp24,92 triliun pada Desember ini.
Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, membeberkan alasan realisasi penyaluran dana Penempatan Uang Negara (PUN) belum 100 persen. Dia mengakui bahwa ada sejumlah kendala dalam penyaluran dana PUN di 11 BPD itu. Di mana, dari 11 BPD, Ban DKI memiliki kendala terbanyak.
Kendala yang dialami BPD DKI, yang pertama yaitu karena permintaan terhadap kredit menurun. "Terkait menurunnya permintaan kredit ini juga dialami BPD Kalbar dan Sumut. Kita tahu ini karena memang kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih," ujar Indah saat Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (10/12).
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Apa target pertumbuhan kredit BRI di tahun 2024? BRI pun optimistis pertumbuhan kredit di tahun ini dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada awal tahun, yakni double digit dikisaran 10-12% yoy.
-
Siapa yang berterima kasih atas bantuan 14 triliun untuk pupuk? 'Untuk masalah pupuk alhamdulillah baru 2 bulan saya jadi menteri sudah selesai. Saya sampaikan terimakasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberi bantuan 14 triliun. Insyaallah ke depan pupuk tidak ada masalah,' ujar Mentan saat menghadiri tanam padi dan juga pembinaan petani penyuluh di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (11/1)
Selain itu, kendala lainnya dikarenakan penyaluran kredit yang menggunakan dana PUN lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit talangan kepada BUMD dan anak/ cucu BUMN.
Masalah lain yang dihadapi BPD DKI yaitu jangka waktu penempatan uang negara yang hanya enam bulan. Padahal, jangka waktu pemberian kredit di kisaran 3 tahun. "Bank Sulselbar juga sama seperti Bank DKI soal gap jangka waktu PUN yang hanya 6 bulan," ujarnya.
Selanjutnya
Kendala penyaluran dana PUN yang dihadapi Bank Sumut lainnya yaitu terdapat beberapa pipeline penyaluran kredit sindikasi yang masih tertunda realisasinya. Selain itu, lanjut Indah, Bank Sumut juga lebih selektif dalam menyalurkan kredit.
Sementara, kendala yang dihadapi BPD Bali karena leverage dana PUN Bali tercatat 1,8 kali dari nilai penempatan. "Saat ini Bali mengharapkan tambahan plafon, selain itu Bank BPD Bali juga akan mengajukan ke pemerintah terkait perpanjangan jangka waktu penempatan dana PUN ini," kata politisi dari fraksi PDIP itu.
Dari 11 BPD, ada 6 BPD yang tidak memiliki kendala dalam penyaluran dana PUN. Keenam BPD tersebut yaitu Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jambi, Bank Sulutgo, dan Bank BPD DIY.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca SelengkapnyaAnggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca Selengkapnya