Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beragam Alasan Penyaluran Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi di BPD Lamban

Beragam Alasan Penyaluran Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi di BPD Lamban Aktifitas Perbankan Bank DKI, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menempatkan dana pemerintah kepada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp14 triliun dengan target penyaluran Rp29,11 triliun. Jumlah yang sudah terealisasi sebesar 85,59 persen atau Rp24,92 triliun pada Desember ini.

Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, membeberkan alasan realisasi penyaluran dana Penempatan Uang Negara (PUN) belum 100 persen. Dia mengakui bahwa ada sejumlah kendala dalam penyaluran dana PUN di 11 BPD itu. Di mana, dari 11 BPD, Ban DKI memiliki kendala terbanyak.

Kendala yang dialami BPD DKI, yang pertama yaitu karena permintaan terhadap kredit menurun. "Terkait menurunnya permintaan kredit ini juga dialami BPD Kalbar dan Sumut. Kita tahu ini karena memang kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih," ujar Indah saat Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (10/12).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, kendala lainnya dikarenakan penyaluran kredit yang menggunakan dana PUN lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit talangan kepada BUMD dan anak/ cucu BUMN.

Masalah lain yang dihadapi BPD DKI yaitu jangka waktu penempatan uang negara yang hanya enam bulan. Padahal, jangka waktu pemberian kredit di kisaran 3 tahun. "Bank Sulselbar juga sama seperti Bank DKI soal gap jangka waktu PUN yang hanya 6 bulan," ujarnya.

Selanjutnya

Kendala penyaluran dana PUN yang dihadapi Bank Sumut lainnya yaitu terdapat beberapa pipeline penyaluran kredit sindikasi yang masih tertunda realisasinya. Selain itu, lanjut Indah, Bank Sumut juga lebih selektif dalam menyalurkan kredit.

Sementara, kendala yang dihadapi BPD Bali karena leverage dana PUN Bali tercatat 1,8 kali dari nilai penempatan. "Saat ini Bali mengharapkan tambahan plafon, selain itu Bank BPD Bali juga akan mengajukan ke pemerintah terkait perpanjangan jangka waktu penempatan dana PUN ini," kata politisi dari fraksi PDIP itu.

Dari 11 BPD, ada 6 BPD yang tidak memiliki kendala dalam penyaluran dana PUN. Keenam BPD tersebut yaitu Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jambi, Bank Sulutgo, dan Bank BPD DIY.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Cairkan Rp7,4 T untuk Perbaiki Jalan Rusak di Daerah, Panjangnya 2.000 Km
Sri Mulyani Cairkan Rp7,4 T untuk Perbaiki Jalan Rusak di Daerah, Panjangnya 2.000 Km

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024

Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun
Sri Mulyani Semringah, APBN 2023 Masih Surplus Rp153,5 Triliun

Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.

Baca Selengkapnya
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.834,5 Triliun, Paling Banyak Untuk Gaji ASN, TNI/Polri
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.834,5 Triliun, Paling Banyak Untuk Gaji ASN, TNI/Polri

Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun

Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar

Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.

Baca Selengkapnya
Dituding Fasilitasi Parpol dengan Bansos untuk Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Disetujui DPR!
Dituding Fasilitasi Parpol dengan Bansos untuk Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Disetujui DPR!

Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.

Baca Selengkapnya