Berani timbun BBM dan sembako akan didenda Rp 50 miliar

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengatur keberadaan barang kebutuhan pokok atau barang penting di masyarakat. Pelaku usaha yang menyimpan barang dalam jumlah dan waktu tertentu atau istilahnya menimbun saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan, akan dipidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 50 miliar.

Kabiro Hukum Kementerian Perindustrian, Lasminingsih mengatakan penyimpanan atau penimbunan barang termasuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ini diatur dalam UU Perdagangan dan bukan UU Persaingan Usaha di KPPU.

"Misalnya penimbunan BBM mau naik itu penyimpanan atau stok. Jumlah dan waktu tertentu maksudnya menimbun ketika orang mau naikan harga dan bermaksud meraup keuntungan," ucap Lasminingsih dalam media gathering di Ciawi, Puncak Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/4).

Lebih jelasnya aturan ini juga tertuang dalam Undang Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 107. Menurut Lasminingsih, penyimpanan barang ini akan lebih diperjelas dalam aturan turunan seperti PP, Permendag ataupun Perpes.

"Kalau punya pabrik saya stok itu tidak apa apa. Kita juga tidak membabi buta dalam membuat aturan. Kemudian boleh jika digunakan bahan baku penolong. Persediaan barang," tegasnya.

Mengenai kepastian sanksi nanti akan diputuskan di pengadilan. "Ini pidana ekonomi dan pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 50 miliar. Kalau hakim memandang sangat menganggu perekonomian bisa kena denda maksimal," tutupnya. (mdk/noe)