Beraninya Freeport bohongi pemerintah Jokowi-JK

Merdeka.com - Terhitung mulai 12 Januari 2014 silam, pemerintah melarang ekspor tambang mentah atau konsentrat oleh perusahaan tambang dalam negeri, termasuk PT Freeport Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

"Sejak 12 Januari 2014 jam 00:00 WIB ini tidak lagi dibenarkan bahan mentah kita ekspor dalam arti harus lakukan pengolahan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor pada Minggu (12/1/2014) silam.

Meski demikian, implementasi UU tak berjalan mulus. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan pertambangan membangun pabrik pengolahan, masih belum sepenuhnya dipatuhi. Masih banyak perusahaan tambang yang enggan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter.

Padahal, pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter pada 2014 sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa kala itu menebar ancaman. Dia mengatakan, apabila perusahaan-perusahaan tambang tidak membangun smelter, maka pemerintah akan memaksa perusahaan tambang untuk berhenti produksi.

"Yang tidak bikin smelter silakan tutup saja produksinya," ujar dia yang di temui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Dia menegaskan, pembangunan smelter bisa dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 yang harus dipatuhi oleh Pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Selain itu, menjual bahan mentah adalah bentuk tidak bersyukurnya manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Pada akhirnya kita harus berpikir menjual bahan mentah sesungguhnya tak mensyukuri nikmat Allah SWT. Karena itu kita tak mau olah kekayaan alam bukan sekedar menguasai, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi fundamental," pungkas dia.

Tak berjalan lama, pemerintah kalah dan memberi kelonggaran izin ekspor tambang mentah atau konsentrat. (mdk/idr)