Berantas investasi bodong, ini pesan bos OJK pada Satgas Waspada Investasi

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat eksistensi Satgas Waspada Investasi melalui kerja sama antar 13 kementerian lembaga (K/L). Adapun 13 K/L tersebut di antaranya adalah OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PPATK.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, keberadaan Satgas Investasi diharapkan dapat mengurangi dan memberantas kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

"Untuk itu kami ingin berpesan empat hal kepada Satgas Waspada Investasi. Yang pertama, Satgas Waspada Investasi agar lebih aktif melakukan tindakan pencegahan melalui program-program edukasi dan literasi yang efektif. Manfaatkan teknologi informasi yang saat ini sudah maju sedemikian pesat, sehingga pesan-pesan tersebut dapat lebih mudah dipahami masyarakat, terutama generasi milennial, dengan cara yang efektif, kreatif, dan tentu dengan cakupan yang semakin luas," kata Wimboh dalam acara penandatanganan kerja sama Satgas Waspada Investasi, di Menara Radius Prawiro OJK, kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/5).

Yang kedua, Satgas Waspada Investasi diharapkan lebih proaktif dalam mendeteksi potensi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal.

"Dalam hal ini jangan cuma pasif menunggu laporan masyarakat, namun lebih aktif turun gunung berdiskusi dengan masyarakat, melakukan pengamatan langsung, dan mendeteksi lebih dini kegiatan ilegal tersebut," ujarnya.

Hal tersebut penting dilakukan agar jangan sampai sudah terjadi kerugian dalam jumlah massif baru Satgas bertindak.

"Yang ketiga, kami berharap Satgas Waspada Investasi dapat memanfaatkan jaringan dan koordinasi yang dimiliki untuk lebih aktif beroperasi khususnya di luar Jawa yang sebagaimana kita sama-sama pahami tidak atau belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai sebagaimana di Jawa," ujarnya.

Terakhir, Wimboh berpesan agar Satgas Waspada Investasi mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi informasi yang digunakan untuk menawarkan produk-produk keuangan yang ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi mobile internet users di Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai 143 juta jiwa atau 54,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 90 persennya adalah masyarakat dengan kelas sosial ekonomi menengah dan bawah.

"Berdasarkan data tersebut dapat dibayangkan jika penawaran produk keuangan ilegal dilakukan melalui internet dan berpotensi merugikan masyarakat pengguna internet yang sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Untuk itu anggota Satgas Waspada Investasi juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya termasuk pemahaman terkait teknologi digital."

Untuk itu, Wimboh mengingatkan bahwa masyarakat memiliki harapan agar Satgas Waspada Investasi dapat lebih berperan aktif dalam mencegah dan menangani kegiatan investasi ilegal, untuk itu kami berharap anggota Satgas dari 13 Kementerian dan/atau Lembaga dapat berkoordinasi dan bersinergi secara efektif.

"Kami juga berharap tukar menukar informasi dan pengalaman di antara anggota Satgas dapat berlangsung dengan cair, sehingga anggota Satgas memiliki pemahaman dan perspektif yang sama atas potensi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal." (mdk/idr)