Beras langka, relasi Kementan-Bulog bagaikan 'tom and jerry'
Merdeka.com - Kementerian Pertanian dinilai selalu menyalahkan Perum Bulog setiap kali terjadi kelangkaan beras di masyarakat. Ini membuat relasi antara organ pemerintah pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) urusan pangan tersebut bagaikan kucing dan tikus dalam film kartun "Tom And Jerry".
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria saat diskusi mingguan "Pangan Kita: Menakar Kemampuan Jokowi Mencapai Swasembada Pangan" diselenggarakan merdeka.com, IKN, IJTI, dan RRI, Jakarta, Senin (18/5).
"Sekarang beras langka salahkan Bulog yang punya beban besar. Dimana Bulog harus untung sebagai perusahaan BUMN dan upaya pelayanan publik."
-
Bagaimana Bulog menjamin ketersediaan beras? “Tidak hanya memastikan seluruh gudang Bulog dipenuhi oleh stok, namun Bulog juga menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online dan melalui outlet-outlet binaan Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada,“ katanya.
-
Bagaimana Bulog menjaga stok beras? Diketahui, untuk menjaga hal itu Bulog terus mendahulukan pengadaan gabah atau beras dalam negeri selama musim panen.
-
Bagaimana Kementan menjaga ketersediaan beras? Sebagai contoh, bulan Agustus ini masih memiliki lahan panen sekitar 850 ribu hektare. Bahkan lahan tersebut masih akan bertambah pada Bulan September selanjutnya.
-
Kenapa beras jadi langka? 'Satgas berdalih salah satu penyebab beras gagal panen imbas cuaca tidak menentu di beberapa daerah. Namun begitu, ketersediaan beras saat ini terbilang masih aman meski harganya mengalami perbedaan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).'
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Mengapa Bulog menyalurkan bantuan beras? Dirinya juga menegaskan bahwa dengan disalurkannya kembali Bantuan Pangan beras pasca Pemilu ini merupakan bukti nyata program Bantuan Pangan beras ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, Kementan mengklaim produksi beras meningkat sehingga tak perlu impor. Sementara Bulog memasalahkan produksi beras yang melimpah berbanding terbalik dengan lambatnya penyerapan beras petani oleh Bulog. Di sejumlah daerah, harga gabah dan beras masih di bawah patokan pemerintah.
"Infrastruktur irigasi kita 51 persen rusak, ini serius kesalahan, belum lagi lahan produktif yang kurang," jelas dia.
Dia meminta pemerintah sebaiknya melakukan pendataan ulang per daerah untuk menjaga stok ketahanan pangan.
"Kemampuan daerah sistem pendataan yang benar, sumber daya manusia dari hasil data terbaru, dimana usia petani 65 tahun tumbuh 12,7 persen lebih tinggi dari yang muda 0,8 persen," ungkapnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah saat ini tengah gencar membagikan bansos ke masyarakat
Baca SelengkapnyaBayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaBulog mengatakan, keterlambatan pihak ritel modern untuk kembali mengisi ulang stok beras premium akibat adanya libur panjang perayaan Imlek.
Baca SelengkapnyaKondisi tersebut membuat stok beras di pasar ritel modern langka
Baca SelengkapnyaMenurut Presiden Jokowi, stok beras di bulog masih aman.
Baca Selengkapnya“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” kata Tom.
Baca SelengkapnyaGuna mengatasi harga beras yang mahal, pemerintah melalui Perum Bulog menyuplai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar.
Baca SelengkapnyaJokowi berjanji untuk mengajak insan media untuk melihat langsung kondisi stok beras di toko ritel.
Baca SelengkapnyaBulog akan tingkatkan distribusi beras SPHP ke pasar-pasar tradisional maupun program pasar murah demi tekan harga beras.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaJohan keras menyinggung tata kelola beras yang amburadul
Baca SelengkapnyaSkandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun
Baca Selengkapnya