Beredar Kabar Harga Gas Elpiji 3 Kg Naik, Ini Kata Pertamina

Merdeka.com - Harga gas 3 kilogram (kg) di tingkat konsumen di kabarkan akan mengalami kenaikan. Kabar tersebut beredar di kalangan agen gas di sejumlah wilayah. Namun belum jelas kepastian dan berapa kenaikan harga gas LPG bersubsidi ini.

"Katanya minggu ini gas naik, cuma enggak tahu berapa naikknya," kata Deden, salah satu agen gas LPG di Garut, Jawa Barat saat dihubungi merdeka.com, Senin (3/10).

Kabar yang diterima Deden, kenaikan harga gas LPG ini karena rencana program kompor listrik pemerintah dibatalkan. Namun dia tidak bisa memastikan kebenaran kabar tersebut.

"Naik gara-gara (program) kompor listrik tidak jadi kali yah," sambung dia.

Saat ini, harga gas LPG 3 kg dijual Rp 23.000 per tabung. Dari penjualan tersebut dia hanya mengambil untuk sekitar Rp 2.000 per tabung.

Selain di Garut, kabar kenaikan harga gas LPG 3 kg juga berembus di beberapa agen. Di Jakarta Selatan, beberapa agen mengaku mendengar kabar kenaikan harga gas LPG. Diperkirakan kenaikan harganya sekitar Rp 2.000 - Rp 3.000 per tabung.

Sementara itu, di Jakarta Utara, harga gas LPG masih Rp 20.000 per tabung. Imah mengaku belum mendengar kabar kenaikan harga gas. Sebab biasanya gas dikirim setiap hari Selasa.

"Harganya sekarang masih Rp 20.000 (per tabung), enggak tahu kalau ada kenaikan. Soalnya baru besok barang dikirim," kata Imah, salah satu agen gas LPG di Jakarta Utara.

Tanggapan Pertamina

Menanggapi itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pihaknya tidak melakukan perubahan harga gas LPG.

"Kalau dari Pertamina tidak ada perubahan harga," kata Irto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Senin (3/10).

Irto menjelaskan kenaikan harga kemungkinan terjadi di tingkat daerah karena setiap Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur harga eceran tertinggi (HET) gas LPG. Atudan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM, Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyesuaian LPG.

"Kalau HET itu kewenangan Pemda, ada di Permen ESDM Nomor 26/2009)," ujar Irto.

Dalam beleid tersebut, pada pasal 24 ayat 4 tertulis penyesuaian HET mengacu pada kondisi daerah, daya beli dan marjin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG.