Beri dispensasi, pemerintah takluk di kaki Freeport dan Newmont

Merdeka.com - Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang isinya memberikan keringanan bagi perusahaan tambang baik pemegang Kontrak Karya (KK) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk dapat tetap mengekspor mineral mentah.

Langkah ini diambil mengingat larangan ekspor mineral mentah yang disertai kewajiban membangun smelter di dalam negeri seperti yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), belum dapat dilaksanakan seketika pada 12 Januari 2014.

Pengamat Energi dan Pertambangan Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara melihat ini sebagai bentuk tunduknya pemerintah pada tekanan dua perusahaan tambang raksasa yakni Freeport dan Newmont.

Padahal, pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas lantaran permohonan dispensasi yang diajukan kedua perusahaan tambang raksasa itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap UU.

"Ini merupakan pembangkangan terhadap UU sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan kepada asing dan para pemodal besar pemegang IUP," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (9/1).

Marwan yakin pemerintah sebenarnya sangat paham dengan apa yang akan terjadi jika UU Minerba diterapkan. Tetapi pemerintah justru aktif mencarikan jalan dengan memanipulasi penafsiran UU Minerba agar kewajiban larangan ekspor tidak jadi diberlakukan.

"Pemerintah harus konsisten menjalankan perintah UU, bukan justru memihak dan tunduk kepada asing seperti Freeport dan Newmont, atau kepada oknum-oknum pemegang IUP yang pregmatis atau bekerja untuk asing," jelas dia.

Jika pemerintah berkukuh tetap mengeluarkan PP dan Permen, itu bisa berdampak buruk pada dunia investasi. Pelonggaran yang akan diberikan pemerintah kepada Freeport dan Newmont membuat kepercayaan investor terhadap jaminan kepastian investasi menurun.

"Inkonsistensi sikap dengan relaksasi, membuka kembali kesempatan ekspor secara besar-besaran, akan memberi sinyal tentang lemahnya pemerintahan dan penegakan hukum, sehingga akan berdampak pada turunnya minat investor untuk melakukan investasi dan berkurangnya komitmen perusahaan guna membangun smelter," tegasnya. (mdk/noe)