Beri Subsidi Ongkir di Harbolnas, Pemerintah Diminta Lakukan Hal ini

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, M Azis Syamsuddin menyambut baik, adanya kebijakan subsidi ongkir sebesar Rp500 miliar untuk Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah. Menurutnya upaya ini dapat meningkatkan daya beli dan usaha perekonomian masyarakat di tengah pendemi Covid-19.

"Sehingga ekonomi dapat bangkit dan masyarakat sejahtera" ungkap Azis di Jakarta, Selasa (13/4).

Meski demikian, rencana ini perlu segera disosialisasikan kepada perusahaan yang dilibatkan dalam kebijakan ini. Sosialisasi kebijakan ini menjadi krusial agar setiap elemen bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakan perekonomian Indonesia.

"Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi subsidi ongkir ini kepada perusahaan e-commerce, perusahaan penyedia barang, perusahaan penyedia jasa ekspedisi, dan masyarakat untuk mendorong peningkatan volume transaksi jual-beli melalui daring," jelas Politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, dirinya mendorong pemerintah agar memberikan langsung subsidi ongkir tersebut kepada perusahaan penyedia jasa ekspedisi, baik yang menggunakan atau tidak jasa e-commerce. Hal ini untuk mencegah adanya potensi pemotongan yang dilakukan oleh pihak e-commerce, sehingga realisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, subsidi ongkos kirim tersebut !kan berlaku jika masyarakat membeli produk-produk dalam negeri. Artinya jika, pembelian produk dari luar ongkos kirim tetap akan ditanggung pribadi bukan dari pemerintah.

"Diutamakan untuk produk dalam negeri, ongkir ditanggung Pemerintah dalam bentuk subsidi dan ongkir ini disiapkan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp500 miliar," kata Menko Airlangga, dikutip dari laman resminya, Senin (12/4).

Harbolnas Ramadan yang rencananya akan diselenggarakan selama 5 hari (H-10 s/d H-6 Idul Fitri) ini bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Dengan demikian Pemerintah berharap bahwa dalam situasi Bulan Ramadan terjadi peningkatan konsumsi. Oleh karena itu Pemerintah mendorong bahwa tidak mudik tetapi bisa mengirim barang ke daerah. Pemerintah yang tanggung ongkosnya," ujarnya.