Berjuang di WTO, Wamendag Tegaskan Nikel Komoditas Strategis Indonesia

Merdeka.com - Menyusul gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia perihal kebijakan larangan ekspor bijih nikel, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan bahwa nikel adalah komoditas strategis Indonesia yang penting bagi ekonomi sekaligus dalam kaitannya sebagai sumber daya yang tak terbarukan. Oleh karena itu, Indonesia berhak membatasi perdagangan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability).

"Indonesia berhak mengatur perdagangan sumber daya-sumber daya strategisnya. Apalagi itu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan ekonomi yang berkelanjutan juga," jawab Jerry ditulis Sabtu (20/11).

Nikel adalah salah satu bahan untuk membuat baterai berbagai peralatan, termasuk mobil listrik yang tengah menjadi tren dunia. Indonesia sendiri adalah penghasil nikel utama di dunia.

Tidak heran jika nikel Indonesia banyak dilirik oleh negara-negara dunia. Pemerintah berupaya mengoptimalkan kontribusi nikel bagi perekonomian dan kepentingan nasional. Pembatasan ekspor nikel adalah bagian dari hal tersebut.

"Jadi tujuannya agar kita bisa mengelola dengan lebih baik melalui hilirisasi industri bahan tambang mentah sesuai arahan Presiden Jokowi. Ini sebenarnya juga mencerminkan kepentingan dunia internasional yaitu bahwa agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang," kata Jerry.

Dengan upaya melawan gugatan terhadap pembatasan ekspor nikel, Wamendag berharap industri berbasis nikel juga bisa tumbuh dengan memanfaatkan momentum ini. Dengan demikian perdagangan dan industri nikel memberikan nilai tambah yang tertinggi sesuai amanat Presiden Jokowi.

Dalam kaitan dengan gugatan oleh Uni Eropa, Wamendag menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras baik di internal Kemendag maupun lembaga lain. Dia menyebut Kemendag mendapatkan support penuh dari Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, BKPM, Kejaksaan Agung dan lain-lain, juga perwakilan Indonesia di WTO dan Uni Eropa.

Kerja sama yang baik ini baginya merupakan indikator dan preseden yang baik bagi kerja sama di sektor yang lain. Sebenarnya kolaborasi antar kementerian yang makin baik juga bisa dilihat dari program lain seperti dalam penanganan pandemi covid. Ini baginya juga menunjukkan soliditas kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Saya merasakan makin kuatnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga dari tahun ke tahun. Ini semakin menguatkan teamwork yang solid dalam melawan gugatan dari Uni Eropa."