Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Berkaca Kasus Giant, KSPI Nilai UU Cipta Kerja Tak Lantas Cegah Investor Asing Pergi

Berkaca Kasus Giant, KSPI Nilai UU Cipta Kerja Tak Lantas Cegah Investor Asing Pergi Giant Expres buka gerai baru di Tangsel. ©2019 Merdeka.com/Kirom

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, kasus penutupan Giant yang berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja Giant dan UMKM menegaskan fakta bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bukan solusi terhadap peningkatan investasi di Indonesia.

Menyusul kaburnya investor asal Hong Kong untuk tidak lagi bermitra dengan PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) yang membawahi Giant kendati UU Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah.

"Jadi, penyebab utamanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah jalan untuk meyakinkan investor masuk ke Indonesia. Faktanya justru investor yang ada di Indonesia keluar dari Indonesia terutama di industri ritel kelas hypermaket," tekannya dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6).

Dia menjelaskan, persoalan investor keluar dari Indonesia tersebut bukan hanya sekali terjadi pada kasus Giant. Sebelumnya, PT Freetrend di Kabupaten Tangerang terpaksa tutup dan mem-PHK 7.800 pekerja. Begitu pun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200 orang pekerja akibat ditinggal investor asing.

"PT Freetrend, PT Lawe Adya Prima, dan PT Giant alasan PHK semua adalah investasi keluar dari Indonesia," terangnya.

Maka dari itu, KSPI mendesak Pemerintah Indonesia dan hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Sebab, implementasi regulasi anyar itu dinilai tidak sama sekali menguntungkan posisi kaum buruh.

"Juga, karena bukannya investasi baru masuk yang terjadi bahkan investasi yang sudah ada keluar. Padahal sudah ada omnibus law," imbuhnya.

Ada UU Cipta Kerja, BKPM Optimis Investasi 2021 akan Lebih Tinggi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimis, UU Cipta Kerja akan membuat realisasi investasi tahun 2021 akan lebih tinggi dari tahun ini, ditambah dengan kondisi pandemi yang diharapkan akan berangsur mereda.

"Kalau UU sudah disahkan dan ini menjadi bagian yang dibutuhkan untuk kemudahan usaha, di tahun 2021 pasti lebih tinggi dari 2020. Kita punya cadangan ada 153 perusahaan yang siap masuk di tahun 2021," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/10).

Dirinya melanjutkan, industri baterai akan segera dibangun tahun 2021. Bahkan untuk kelas menengah, pembangunannya akan dilakukan pertengahan November mendatang.

"Jadi 2021, insyaAllah pandemi selesai, investasi naik, ini karena respon baik dari global dan dalam negeri, juga kita gairahkan UMKM untuk mendapat akses permodalan," ujarnya.

Selain itu, Bahlil tetap optimis Indonesia akan mencapai target investasi sebesar Rp 817 triliun. Dirinya menegaskan telah memperhitungkan target investasi dengan matang.

"Saya bilang, BKPM menentukan target itu tidak simsalabim, tapi disertai dengan analisa, kajian, data dan melihat peta kondisi yang ada. Jadi InsyaAllah kami tidak bermaksud over confidence, tapi akhir 2020, Insya Allah Rp 817 triliun itu tercapai," tegasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan

Pemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.

Baca Selengkapnya
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.

Baca Selengkapnya
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja

Seruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Baca Selengkapnya
Bukan Soal Upah, Ternyata Ini Biang Keladi PT Sritex Bangkrut
Bukan Soal Upah, Ternyata Ini Biang Keladi PT Sritex Bangkrut

KSPI telah membentuk Posko Orange untuk mengadvokasi ribuan karyawan Sritex.

Baca Selengkapnya
KSPI Ungkap Biang Kerok Industri Tekstil di Indonesia Berada di Titik Nadir
KSPI Ungkap Biang Kerok Industri Tekstil di Indonesia Berada di Titik Nadir

Aturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Buruh Tak Selalu Menuntut Kenaikan Upah, KSPI Jawab Begini
Prabowo Minta Buruh Tak Selalu Menuntut Kenaikan Upah, KSPI Jawab Begini

Said Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.

Baca Selengkapnya
Masa Berlaku Permenaker No.5/2023 Habis, Serikat Buruh: Jangan Ada Pemotongan Upah Lagi
Masa Berlaku Permenaker No.5/2023 Habis, Serikat Buruh: Jangan Ada Pemotongan Upah Lagi

Dalam aturan itu, disebutkan perusahaan boleh menyesuaikan besaran upah.

Baca Selengkapnya
Sritex Bangkrut, Pemerintah Siapkan Langkah Ini Demi Tekan PHK Massal
Sritex Bangkrut, Pemerintah Siapkan Langkah Ini Demi Tekan PHK Massal

Pemerintah berkomitmen untuk hadir bersama para buruh dalam menghadapi situasi ini.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Kritik UU Omnibus Law Ciptaker Belum Bisa Buka Investasi Secara Cepat
Cak Imin Kritik UU Omnibus Law Ciptaker Belum Bisa Buka Investasi Secara Cepat

Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Ini Dia 6 Pabrik Tekstil yang Bangkrut di Awal Tahun 2024
Ini Dia 6 Pabrik Tekstil yang Bangkrut di Awal Tahun 2024

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara

PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.

Baca Selengkapnya
KSPI Nilai Munaslub Kadin Ilegal, Harap Polemik Segera Selesai
KSPI Nilai Munaslub Kadin Ilegal, Harap Polemik Segera Selesai

Iqbal menambahkan, pihaknya berharap polemik di internal Kadin segera selesai karena ini menyangkut soal nasib para pekerja.

Baca Selengkapnya