Follow
Berkah Digitalisasi, Sri Mulyani Ungkap Belanja ATK Pemerintah Turun Drastis
Merdeka.com - Selama pandemi Covid-19, belanja pemerintah untuk operasional, khususnya untuk membeli alat kantor (ATK) turun drastis. Sebab berbagai kegiatan dilakukan menggunakan digital.
"Yang paling senang sebagai Menteri Keuangan Pak Gub, biaya operasi pemerintah menurun Pak. Jadi pembelian ATK turun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Leaders Talk, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Senin (11/7).
Sebaliknya, biaya internet mengalami peningkatan karena penggunaannya menjadi lebih intens. Sehingga secara umum belanja pemerintah tetap sama saja. "Tapi sekarang biaya internet naik, jadi berubah birokrasi pintar caranya turun di ATK terus naikin di internet, jadi sama saja," kata dia.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Mengapa BRI fokus pada digitalisasi? Hal ini untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi oleh BRI terkait pemanfaatan data yang begitu besar untuk menumbuhkan kinerja. Karena kami menyadari mayoritas nasabah BRI adalah UMKM yang perlu edukasi dan sosialisasi untuk pemanfaatan teknologi perbankan secara khusus',
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Bagaimana Niko mengatasi penurunan omzet saat pandemi? Niko yang semula pasrah, akhirnya mulai menyadari potensi besar dari teknologi ini ketika dia mengunjungi sebuah tempat produksi DTF di Jakarta.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
Meskipun secara pengeluaran tidak berubah, namun Sri Mulyani menyebut semuanya menjadi lebih efisien. Transformasi digital di Kementerian Keuangan mampu melihat perubahan pengelolaan anggaran.
"Selama pandemi karena semuanya kita dipaksa untuk pindah ke digital sekarang semua biaya capex untuk zoom dan berbagai konektivitas menjadi sangat meningkat," kata dia.
Hanya saja, seiring meredanya pandemi, dia berharap belanja pemerintah bisa lebih efisien. Satu sisi juga perlu adanya rapat, pertemuan atau perjalanan dinas untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Tapi itu saya harap one of sesudah itu efisiensi dari biaya-biaya meeting, pertemuan, perjalanan dinas enggak terlalu banyak juga Pak harusnya. Meskipun untuk menggerakkan ekonomi terutama untuk Pak Gubernur Bali karena kalau kita semua Pak zoom terus ya berarti tidak pernah pergi ke Bali," sambungnya.
Sehingga tetap perlu menjaga keseimbangan antara kegiatan pemerintah yang bisa menggerakkan masyarakat dengan efisiensi penggunaan anggaran.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca Selengkapnya
Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Ia tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.
Baca Selengkapnya
Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya