Berkali-kali Menko Rizal sebut mafia di pelabuhan

Merdeka.com - Komite Indonesia Bersih Adhie Massardi yakin jika bersih-bersih mafia di pelabuhan di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli akan berlangsung cepat. Adhie yang juga orang dekat Rizal itu mengaku bila target yang dipatok untuk membereskan masalah pelabuhan termasuk dwelling time atau waktu bongkar muat selama kurang lebih 3 bulan.

"Jadi mengenai target, waktu saya ngobrol dengan Mas Rizal, dia minta, kalau full dukungannya, kekuatannya yang diberikan kepada dia. Ini urusan pelabuhan mah kecil, tiga bulan bisa selesai. Jadi tahun depan bisa menyingkat waktu dan menurunkan cost para pengusaha, sehingga produksi Indonesia bisa kompetitif," kata Adhie dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat di Cikini, Jakarta.

Adhie menekankan, pembenahan di pelabuhan Tanjung Priok sangatlah penting. Sebab, mafia-mafia di pelabuhan tersebut menyebabkan harga barang yang ada di Indonesia melambung tinggi.

"Pembersihan di pelabuhan itu sangat penting. Dan muncullah kata mafia. Kalau di film-film, mafia itu muncul karena ada regulasi, birokrasi, politisi, penegak hukum, kemudian pengusaha dan bandit di lapangan," jelas Adhie.

"Kita dengar mafia itu kan dianggapnya hanya swasta, jagoan di luar, tapi sebenarnya mafia muncul karena ada kerjasama, korupsi, kolusi, antara penyelenggara negara, pengusaha dan bandit yang mengambil keuntungan," imbuhnya.

Perkataan berkeliarannya mafia di pelabuhan diamini oleh Menko Rizal. Setidaknya tercatat beberapa kali Menko Rizal melontarkan adanya praktik mafia di pelabuhan sehingga menyebabkan dwelling time lamban.

"Pada dasarnya kami memahami kalau di Tanjung Priok banyak mafia, kami akan sikat kalau masih bercanda. Kalau ada pejabat yang macam-macam ya kita geser. Kalau ada swasta yang macam-macam ya kita sikat. Kita hentikan kontraknya," pungkas dia.

Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Tak peduli bekingan para mafia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan akan mengusut tuntas dugaan kasus suap dan gratifikasi waktu tunggu muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rizal mengatakan, Menko Kemaritiman akan bekerja sama dengan polisi dan TNI berantas mafia dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok."Kita akan cari pelaku dan orang yang di belakangnya. Mau dia pejabat atau bukan akan kita selesaikan sampai tuntas," kata Rizal di kediamannya.

Mafia pelabuhan ada dari yang kecil hingga kakap

Kasus waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok belakangan makin panas usai disentil Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ini juga menjadi fokus Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli guna memberantas para mafia.Diakui Menko Rizal, masalah dwelling time melibatkan banyak mafia, kecil maupun besar. Sehingga diperlukan bantuan kepolisian guna melibas para mafia tersebut."Kapolri dan kami sama-sama punya cita-cita supaya Indonesia lebih baik maju dan benar karena banyak masalah-masalah di sektor kami. Banyak masalah yang mungkin terutama karena sistem kurang bagus, kebijakan ribet, atau aturan terlalu banyak. Tapi juga ada kasus-kasus di mana ada mafia baik kecil maupun besar," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta.

Bentuk tim satgas berisikan jenderal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku bakal membentuk tim kerja untuk mengatasi permasalahan dwelling time. Tim tersebut bakal diisi jenderal-jenderal dari seluruh personel keamanan negara seperti Angkatan Darat dan Angkatan Laut."Dari segi organisasi, kami menunjuk Ronny Rusli yang mantan pejabat di Kementerian Keuangan kami minta dia jadi Ketua Koordinator Task Force untuk dwelling time bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan," ujar dia di kantornya, Jakarta, Selasa (25/8).Menurut dia, task force tersebut juga akan dibantu oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio serta Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono."Mereka nanti akan dibantu lagi selain dari sipil, ada dua jenderal polisi bintang dua, ada dua jenderal Angkatan Laut (AL), dan dua jenderal Angkatan Udara (AU)," kata dia. (mdk/bim)