Berpengalaman, Bahlil Klaim Mampu Tumpas Mafia dan Kasus Sengketa Tanah

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan salah satu masalah investasi adalah sengketa tanah. Masalah tanah memang diakuinya bukan sesuatu yang mudah diselesaikan.
Selain ego sektoral kementerian atau lembaga, ada mafia tanah turut bermain di dalamnya. "Hantu tanah ini harus diselesaikan," kata Bahlil di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).
Menghadapi hantu tanah, harus memiliki keahlian sendiri. Dia mengaku pengalamannya sebagai pengusaha membuatnya lebih mudah menyelesaikan kasus model ini.
Biasanya, kata Bahlil, hantu tanah berdasi lebih sulit ditaklukkan. Sebab, selain dia memiliki kewenangan, dia juga pemain di lapangan. "Kebetulan saya punya pengalaman jadi agak sedikit tahu," katanya sambil berkelakar.
Contoh Kasus Sengketa Tanah
Bahlil mencontohkan kasus investasi Lotte Chemical di Cilegon, Banten dengan nilai investasi Rp 61,2 triliun. Terjadi sengketa lahan antara Krakatau Steel, Candra Asih, Pemda Cilegon dan pengusaha lokal.
Benang kusut ini pun lantas diselesaikan secara adat di lapangan. Namun, pihak yang tidak bisa diajak kerjasama terpaksa diselesaikan secara hukum.
"Kita sekolahkan, kalau melawan kita penjarakan, kalau dia minta ampun kita keluarkan. Sudah tobat berarti," kata Bahlil.
Cara-cara ini terpaksa dilakukan untuk membangun kepercayaan para investor terhadap pemerintah. Hasilnya, sengketa lahan bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan.
Wujud penyelesaiannya dalam bentuk MoU antara PT Krakatau Steel, PT KIEC dan PT LCI. Kasus lainnya yang sudah dilakukan penyelesaian yaitu YTL Power. Nilai investasi power plant Tanjung Jati senilai Rp 38 triliun.
Dalam kasus ini terjadi tidak terbitnya rekomendasi SKJU dari Menteri BUMN. Terjadi ego sektoral antara kementerian. Kasus ini pun selesai dalam waktu 1 bulan dengan lahirnya rekomendasi dari Menteri BUMN. "Alhamdulillah selesai 1 bulan lebih," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya