Bertemu Luhut, MenkumHAM bantah bahas kewarganegaraan Arcandra Tahar
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan, hari ini melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana. Dalam pertemuan tersebut, Luhut sama sekali tak membahas kewarganegaraan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Saat ditemui, Yasonna membantah pihaknya melakukan pertemuan dengan Luhut perihal kemungkinan kembalinya Arcandra sebagai Menteri ESDM. Meski demikian, politisi PDIP ini berjanji akan segera membahas status Arcandra dalam waktu dekat.
"Oh enggak, bukan soal itu, ini tidak ada hubungannya dengan pak Arcandra Tahar. Belum, dalam waktu dekat kita akan bahas," ujar Yasonna di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (31/8).
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Kapan Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
-
Apa yang AHY lakukan dalam rapat tersebut? Inilah satu momen besar saat AHY memimpin rapat.
-
Siapa yang bertemu untuk membahas peluang kerja sama? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah bertemu Duta Besar untuk Laos, Grata Endah Werdaningtyas.
Dia menjelaskan, kedatangannya ke kantor ESDM adalah untuk membahas perihal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia. Yasonna hanya ingin berkonsultasi mengenai proses pemutihan para TKI.
"Nah, bagaimana pengurusan paspor mereka, makanya ada pak Dirjen Imigrasi. Jadi nanti kita bantu, kan banyak juga paspor-paspor orang kita yang sudah lewat. Tidak benar kita koreksi secara benar, jadi kita susun strateginya bersama Menlu nanti," jelasnya.
Saat ditanya mengenai alasan rapat di kantor Menteri ESDM, pihaknya hanya berdalih karena keberadaan Luhut yang kebetulan ada di kantor sementaranya.
"Kan pak Menko baru pulang dari Malaysia, dia ketemu pak Dubes, disana dijelaskan mengenai permasalahan ini, enggak ada urusannya dengan yang ini," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono menyatakan bahwa isu perlindungan PMI dan penyelesaian tapal batas menjadi prioritas utama Anwar.
Baca SelengkapnyaPara calon pekerja migran tersebut sedianya akan diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah, Kamboja, Thailand, dan China.
Baca SelengkapnyaTim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Langkat meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan mancanegara (Wisman) di Langkat.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan, pemerintah sudah mempunyai Undang-undang untuk mengatur tindakan perdagangan orang.
Baca SelengkapnyaMenhan Prabowo tampak mengenakan pakaian batik berwarna coklat dan celana hitam.
Baca SelengkapnyaValendo rencananya hendak pergi ke Malaysia untuk melancong via Surabaya.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rachmat Budiman.
Baca SelengkapnyaSatu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan Rohingya ke Aceh.
Baca SelengkapnyaTersangka diduga bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk PJTKI yang sementara dalam pendalaman oleh pihak kepolisian.
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.
Baca SelengkapnyaPertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3).
Baca Selengkapnya