Bertemu Luhut, Pemda Sumbar usulkan tambahan proyek infrastruktur di 2019
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat, di Kemenko Maritim. Rapat ini membahas evaluasi proyek tahun 2018 serta rencana pembangunan di tahun 2019.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono. Selain itu hadir pula Gubernur Sumatera Barat, Bupati Agam, dan Bupati Solok Selatan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan dalam rapat tersebut pihak Pemerintah Daerah Sumatera Barat meminta dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan yang menjadi fokus di tahun 2019.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Kenapa pelabuhan Merak dibangun untuk pemerataan ekonomi di Sumatera? Kala itu, pengiriman bahan makanan, industri sampai sandang mengalami kesulitan sebelum adanya pelabuhan.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
"Banyak yang saya kira bagus usulan-usulan, terutama usulan jalan ada beberapa yang menjadi prioritas yang harus kita akomodasi di 2019," kata dia saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (16/10).
Dia menjelaskan, salah satu proyek yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan adalah peningkatan kualitas jalan Solok Selatan-Tanah Datar, sepanjang 37 kilometer.
"Jalan misalnya dari Solok Selatan ke Tanah Datar. 37 km, itu kan sudah jalan tanah. Mereka usulkan untuk bisa ditingkatkan. Jalan kawasan pariwisata mandei itu sudah kita kerjakan. Kemudian ada jalan di Solok Selatan lagi rehabilitasi," jelas dia.
Sementara untuk progres pembangunan di tahun 2018, kata Basuki, proyek-proyek masih terus dikerjakan. "Sudah banyak yang sudah jalan. Hanya mereka usulkan tambahan-tambahan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan pembangunan jalan pendukung jalan tol Trans Sumatra lintas Jambi hingga Riau
Baca SelengkapnyaBasuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
Baca SelengkapnyaKepada pemerintahan selanjutnya Budi meminta untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dan memperbaiki yang belum baik.
Baca SelengkapnyaSalah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3).
Baca SelengkapnyaDengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca SelengkapnyaRahmat Mirzani Djausal berjanji akan fokus pada kemandirian daerah dalam mengelola infrastruktur jika terpilih dalam Pilkada Lampung 2024.
Baca SelengkapnyaPada proyek ini, perseroan sebagai kontraktor utama yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan dua paket pekerjaan.
Baca SelengkapnyaDiharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik.
Baca SelengkapnyaTanpa Menteri PUPR, Jokowi resmikan jalan Tol di Sumut Didampingi Meutya Hafid
Baca SelengkapnyaMasyarakat Adat Merauke, Papua, menyetujui dan sepakat atas pembangunan pelabuhan seluas 1 Km.
Baca SelengkapnyaArinal juga menyinggung pemberitaan jalan rusak di Lampung yang sempat menjadi sorotan publik
Baca Selengkapnya