Bertemu Menperin di Jepang, Mitsubishi Janji Tambah Investasi Rp11,2 Triliun

Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita bertolak ke Jepang dan langsung melakukan empat agenda pertemuan di hari pertama. Pertemuan tersebut yaitu dengan produsen sepatu asal Jepang ASICS, asosiasi bisnis Jepang KEIDANREN, Japan External Trade Organization (JETRO), dan perusahaan otomotif Mitsubishi Motor Corporations.

"Sejauh ini hasil pertemuannya berjalan sangat baik dan positif, ada kesepakatan dari masing-masing pihak, bahwa Indonesia melihat Jepang sebagai mitra strategis dan sangat penting, kemudian Jepang juga melihat Indonesia, baik sebagai kekuatan politik maupun ekonomi yang juga sangat penting," ujarnya di Tokyo Jepang, Kamis (11/3).

Menperin menuturkan, dari hasil pertemuan dengan Mitsubishi, prinsipal otomotif asal Jepang tersebut berkomitmen menambah investasi sebesar Rp11,2 triliun pada akhir tahun 2025 dengan proyeksi terjadi peningkatan kapasitas produksi, dari 220 ribu menjadi 250 ribu unit mobil.

"Mereka juga akan mengembangkan dua model mobil electric vehicle (EV)," tambahnya.

Selain itu, Mitsubishi juga berkomitmen akan memberikan izin tambahan ekspor ke sembilan negara dari tadinya 30 negara menjadi ke 39 negara. "Memang salah satu tujuan misi pemerintah Indonesia datang ke Jepang adalah untuk melobi prinsipal Jepang untuk bisa memberikan izin agar mobilnya diberikan perluasan terhadap tujuan ekspor. Ini sudah mendapat komitmen dari Mitsubishi," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga mendorong agar Mitsubishi melakukan ekspor mobil ke Australia, mengingat perjanjian kerja sama antara kedua negara (IA-CEPA) telah berjalan.

Kemudian, terkait pertemuan dengan ASICS, Menperin menyampaikan bahwa produsen sepatu asal Jepang tersebut menyatakan komitmennya untuk mengembangkan produksi di Indonesia. Antara lain di Cirebon, Jawa Barat dan Tegal, Jawa Tengah yang akan mulai produksi pada Januari 2022.

Lalu, di Pemalang, Jawa Tengah yang akan mulai produksi pada Maret 2023. Perusahaan tersebut berencana merelokasi fasilitasnya dari China ke Indonesia. "Menarik karena ASICS mengekspor hampir 90 persen produk yang dihasilkan di Indonesia ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat," ungkapnya.

Apresiasi UU Cipta Kerja

Dalam pertemuan dengan Keidanren dan JETRO, Menperin memaparkan kemudahan berusaha yang ditawarkan Indonesia, yang didukung oleh penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan pembentukan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Mereka menanggapi bahwa Undang-undang Cipta Kerja merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para investor dan calon investor. Dengan adanya aturan tersebut, level kemudahan berusaha di Indonesia akan jauh lebih baik," ucapnya.

Dia melanjutkan, asosiasi pengusaha Jepang dan JETRO memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan substitusi impor. "Mereka paham bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memproteksi investasi mereka. Nanti kami juga akan menerapkan instrumen lainnya seperti tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan lainnya," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Menperin juga bertemu dengan Ministry of Economy, Trade and Industri (METI) untuk menjajaki proses evaluasi dan tindak lanjut Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan New Manufacturing Industrial Development Center (New MIDEC), serta mendorong investasi di sektor petrokimia.

Sebagai informasi, kunjungan Menperin kali ini merupakan kunjungan kerja menteri pertama di dunia yang diterima secara resmi oleh pemerintah Jepang semenjak negara Sakura tersebut menetapkan status State of Emergency. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan mitra bilateral yang sangat penting bagi Jepang.

Selanjutnya, pada hari kedua di Jepang, Menperin direncanakan bertemu dengan prinsipal otomotif lainnya seperti Toyota Motor Corporation, Honda Motor Company.Ltd, Suzuki Motor Corporation, hingga Mazda Motor Corporation.

Pertemuan yang dilakukan Menperin di Jepang diatur dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan peserta delegasi yang terbatas. (mdk/idr)