Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bertemu Presiden, Kepala Otorita IKN Bawa 6 Aturan Turunan UU IKN Tahun 2022

Bertemu Presiden, Kepala Otorita IKN Bawa 6 Aturan Turunan UU IKN Tahun 2022 bambang susantono. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe mendatangi Istana Presiden. Bambang menjelaskan, kedatangannya untuk rapat bersama Presiden, para menteri dan Kapolri untuk membahas persiapan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Hari ini kami rapat dengan presiden, beberapa menteri dan juga Kapolri untuk melihat sejauh mana persiapan dari ibu kota negara ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Bambang usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/3).

Dalam pertemuan tersebut, Bambang membawa 6 rancangan peraturan perundang-undangan (RPP) sebagai turunan UU IKN tahun 2022. Terdapat 4 rancangan peraturan presiden dan 2 rencana peraturan pemerintah.

"Saya mulai dengan regulasi dulu, kalau di regulasi kita sedang menyelesaikan 4 rencana Perpres dan 2 rencana Peraturan Pemerintah," kata dia.

"Dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," kata dia menambahkan.

Enam RPP tersebut akan menjadi landasan pembangunan IKN yang mengusung tema kota yang berkelanjutan, hijau, inklusif dan sebagai kota cerdas (smart city). Dia menjelaskan dalam hal perencanaan pihaknya akan melakukan konsolidasi dan perencanaan induk.

Kemudian baru menyusun rencana tata ruang rencana detil seperti tata ruang bangunan hingga lingkungan yang paling bawah. Sehingga dia perlu banyak menemui banyak pihak untuk menyelaraskan semua elemen yang akan dibangun.

Penyesuaian Level

Menurutnya, penyesuaian di level paling bawah menjadi sangat penting. Sebab hal ini akan dilihat para mitra kerja untuk saat melakukan pembangunan IKN Nusantara.

"Saya dengan Pak Doni melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah," kata dia.

Dari sisi pelaksanaan, Badan Otorita IKN juga telah melakukan beberapa percobaan. Misalnya untuk jalur logistik pembangunan IKN dari bahan baku dan bahan material yang akan digunakan dalam pembangunan. Bambang menilai dalam hal ini juga diperlukan penyusunan metode pelaksanaannya karena pembangunan IKN Nusantara memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan.

"Yang paling penting adalah bagaimana metode pelaksanaan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan itu yang ingin kita jaga," kata dia.

Pada intinya, kata dia Otorita IKN Nusantara melaksanakan 4K yakni konsolidasi dari perencanaan pelaksanaan dan juga regulasi. Kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Serta Komunikasi dan kolaborasi kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN
DPR Bentuk Panja Revisi UU IKN

Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.

Baca Selengkapnya
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR

RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR

Baca Selengkapnya
Kepala Otorita Pede Prabowo Komitmen Lanjutkan Proyek IKN
Kepala Otorita Pede Prabowo Komitmen Lanjutkan Proyek IKN

Setidaknya, ada lima tanda sikap Prabowo komitmen melanjutkan proyek IKN.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara

Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40

DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Penambahan Jumlah Menteri jadi 40

Baca Selengkapnya
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna

Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Pembangunan IKN Rampung 2028, Basuki: Saya Bilang Siap Perintah
Prabowo Minta Pembangunan IKN Rampung 2028, Basuki: Saya Bilang Siap Perintah

Basuki diminta Prabowo mengejar pembangunan IKN selama 4 tahun ke depan sampai 2028.

Baca Selengkapnya