Follow
Bertemu Presiden, Kepala Otorita IKN Bawa 6 Aturan Turunan UU IKN Tahun 2022
Merdeka.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe mendatangi Istana Presiden. Bambang menjelaskan, kedatangannya untuk rapat bersama Presiden, para menteri dan Kapolri untuk membahas persiapan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
"Hari ini kami rapat dengan presiden, beberapa menteri dan juga Kapolri untuk melihat sejauh mana persiapan dari ibu kota negara ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Bambang usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bambang membawa 6 rancangan peraturan perundang-undangan (RPP) sebagai turunan UU IKN tahun 2022. Terdapat 4 rancangan peraturan presiden dan 2 rencana peraturan pemerintah.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa saja yang diatur UU Pilkada Serentak 2024? Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
-
Bagaimana BP2MI mengusulkan perubahan Permendag 36 tahun 2023? 'Rekan-rekan Bea dan Cukai adalah pelaksana peraturan, bukan pada level perumusan. Yang saya pertanyakan adalah isi dari peraturan itu sendiri. Permendag 36 tahun 2023 harus ditinjau kembali,' ungkapnya.
-
Siapa yang menyepakati 5 RUU ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
"Saya mulai dengan regulasi dulu, kalau di regulasi kita sedang menyelesaikan 4 rencana Perpres dan 2 rencana Peraturan Pemerintah," kata dia.
"Dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," kata dia menambahkan.
Enam RPP tersebut akan menjadi landasan pembangunan IKN yang mengusung tema kota yang berkelanjutan, hijau, inklusif dan sebagai kota cerdas (smart city). Dia menjelaskan dalam hal perencanaan pihaknya akan melakukan konsolidasi dan perencanaan induk.
Kemudian baru menyusun rencana tata ruang rencana detil seperti tata ruang bangunan hingga lingkungan yang paling bawah. Sehingga dia perlu banyak menemui banyak pihak untuk menyelaraskan semua elemen yang akan dibangun.
Penyesuaian Level
Menurutnya, penyesuaian di level paling bawah menjadi sangat penting. Sebab hal ini akan dilihat para mitra kerja untuk saat melakukan pembangunan IKN Nusantara.
"Saya dengan Pak Doni melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah," kata dia.
Dari sisi pelaksanaan, Badan Otorita IKN juga telah melakukan beberapa percobaan. Misalnya untuk jalur logistik pembangunan IKN dari bahan baku dan bahan material yang akan digunakan dalam pembangunan. Bambang menilai dalam hal ini juga diperlukan penyusunan metode pelaksanaannya karena pembangunan IKN Nusantara memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan.
"Yang paling penting adalah bagaimana metode pelaksanaan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan itu yang ingin kita jaga," kata dia.
Pada intinya, kata dia Otorita IKN Nusantara melaksanakan 4K yakni konsolidasi dari perencanaan pelaksanaan dan juga regulasi. Kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Serta Komunikasi dan kolaborasi kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca Selengkapnya
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Penambahan Jumlah Menteri jadi 40
Baca Selengkapnya
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya