Bertemu Wapres JK, APERSI minta pembangunan rumah subsidi diperbanyak di 2019
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam pertemun ini, Ketua APERSI, Junaidi Abdillah membahas beberapa target pemerintah dalam rumah subsidi atau program sejuta rumah. Salah satunya Junaidi meminta kepada pemerintah pada tahun depan menambah rumah subsidi.
"Jadi gini, kita berharap untuk rumah subsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan. Terutama FLPP dan SSP. Karena yang kita lihat di kementerian PUPR ada penurunan target untuk tahun depan. Yang tahun ini, tahun 2018, itu kurang lebih 260-an ribu unit," kata Junaidi di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (8/11).
Junaidi menjelaskan alasannya agar masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dapat memiliki rumah hunian. Hal tersebut kata dia harus dilanjutkan oleh pihak PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDP).
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kapan target penurunan angka stunting? Indonesia menargetkan penurunan stunting besar-besaran, pada 2024 target stunting adalah 14 persen.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
"Ini patut dilanjutkan terus dan di produk kementerian PUPR melalui PPDPP juga sudah ada dengan subsidi bergulir dengan SSP. Nah ini kalau dana ini ditambah lagi saya pikir serapannya lebih baik dan dana bergulirnya akan besar dan tidak membebani pemerintah lebih banyak," ungkap Junaidi.
Terkait hal tersebut, kata Junaidi, JK pun mendukung harapan tersebut dan akan menindaklanjutinya. Tetapi ada beberapa hal kata Junaidi yang menjadi kendala dalam program tersebut, yaitu terkait pembebasan lahan.
"Artinya beliau support sekali untuk ditindaklanjuti. Terus yang kedua OJK sendiri itu sudah mengeluarkan membangun rumah sendiri bisa melalui pembiayaan lahan. Tapi ini ketentuannya ngabang sekali, perbankan tidak menjalankan karena jutlak dan juklisnya sampai sekarang belum ada. Nah ini yang membuat serapan rumah MBF terutama pembebasan lahan itu terkendala," ungkap Junaidi.
Sebelumnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan, hingga 20 Agustus 2018, progres Program Sejuta Rumah tercatat mencapai 582.638 unit rumah. Jumlah tersebut naik sekitar 60.000 unit dari 31 Juli 2018, yang sebanyak 520.034 unit rumah.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menargetkan bisa menyalurkan sekitar 30.000 unit rumah lagi hingga penghujung Agustus ini.
"Dan ini memang targetnya 1 bulan antara 100.000 sampai 125.000 (unit rumah baru terbangun). Masih 10 hari lagi, bisa sampai 610.000 di akhir Agustus. Saya akan coba tambah 30.000 lagi sampai akhir bulan," jelasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/8).
Dia pun optimistis dapat mencapai pembangunan sebanyak 1,2 juta unit hingga akhir tahun sesuai yang dicanangkan Program Sejuta Rumah. "Saya masih optimis, masih punya waktu 4,5 bulan lagi," katanya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaPenambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki mengatakan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.
Baca SelengkapnyaHarga rumah subsidi perlu naik karena harga material konstruksi rumah saat ini mengalami kenaikan yang jauh lebih besar.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.
Baca SelengkapnyaPerumnas siap menjalankan perannya sebagai pengembang milik pemerintah dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mengkaji pengurangan tenor atau jangka waktu kredit KPR bersubsidi.
Baca Selengkapnya