Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BI atur tata cara transaksi surat berharga komersial, ini aturan pokoknya

BI atur tata cara transaksi surat berharga komersial, ini aturan pokoknya Gedung Bank Indonesia. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) melakukan sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. PADG mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang ini berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018 lalu.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan, Nanang Hendarsyah, mengatakan sasaran investor penerbitan SBK tersebut nantinya adalah investor profesional yang memenuhi persyaratan BI. Salah satunya, mampu memenuhi syarat minimum pembelian SBK sebesar Rp 500 juta.

"Jadi investornya bukan investor ritel. Investornya itu investor profesional. Karena minimum Rp 500 juta yang harus nominal pembeliannya," ujar Nanang di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (13/4).

Nanang melanjutkan, investor juga diharuskan memahami risiko investasi. Sehingga, investor harus bisa melakukan penilaian (assesment) terhadap kondisi keuangan dan perusahaan penerbit SBK.

"Jadi kita harapkan investor yang bisa memahami risiko investasi. Jadi mereka harus bisa melakukan assesment terhadap kondisi keuangan dan legal perusahaan," jelasnya.

Sementara itu, bagi perusahaan penerbit SBK atau issuer diwajibkan telah tercatat (listed) di pasar modal dan pernah menerbitkan obligasi dalam 5 tahun terakhir. Syarat selanjutnya adalah issuer wajib memiliki rating investment grade positif.

"Kenapa yang listed, karena keterbukaan informasinya akan baik. Karena kan perusahaan yang listed telah melalui proses legal and financial due diligence oleh berbagai pihak. Dan harus ada keterbukaan informasi, itu sangat penting bagi investor yang akan membeli," jelasnya.

Nanang menambahkan, penerbitan SBK tidak hanya bagi perusahaan swasta. Hal tersebut juga terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian dia belum dapat memastikan kapan penjualan SBK dapat dimulai, kebijakan tersebut tergantung issuer.

"Termasuk juga bisa BUMN, mungkin multifinance seperti itu yang bisa. Dana dana jangka pendek seperti itu juga bisa menerbitkan surat berharga komersial. Kita tergantung issuer, tapi BI sudah membuka pendaftaran," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK Izinkan BPR dan BPRS Lakukan Penawaran IPO, Ini Syaratnya
OJK Izinkan BPR dan BPRS Lakukan Penawaran IPO, Ini Syaratnya

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi BPR maupun BPR untuk melantai di bursa saham.

Baca Selengkapnya
Cara Mudah Beli SBN Ritel, Bisa Modal Rp1 Juta dan Imbal Hasil Tinggi
Cara Mudah Beli SBN Ritel, Bisa Modal Rp1 Juta dan Imbal Hasil Tinggi

SBR ini memiliki kupon yang mengambang dengan kupon minimal (floating with floor) dan mengacu pada Bank Indonesia Rate (BI-Rate).

Baca Selengkapnya
Mengenal SRBI, Senjata Baru BI Buat Tarik Modal Asing Masuk Indonesia
Mengenal SRBI, Senjata Baru BI Buat Tarik Modal Asing Masuk Indonesia

SRBI akan mulai diimplementasikan pada 15 September 2023 sebagai instrumen operasi moneter rupiah kontraksi.

Baca Selengkapnya
OJK Bakal Rilis Aturan soal Bank Emas, Singgung Modal Minimum Rp3 Triliun
OJK Bakal Rilis Aturan soal Bank Emas, Singgung Modal Minimum Rp3 Triliun

OJK berencana menetapkan modal minimum Rp3 triliun bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) yang mau masuk ke bisnis emas atau bulion.

Baca Selengkapnya
Tak Perlu Antre di Kantor Cabang, Transaksi Saham Syariah Bisa Pakai Rekening BSI
Tak Perlu Antre di Kantor Cabang, Transaksi Saham Syariah Bisa Pakai Rekening BSI

BSI menyediakan fasilitas pembukaan RDN secara online dan offline.

Baca Selengkapnya
7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini
7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini

OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Pengusaha Tak Parkirkan Devisa Hasil Ekspor di Dalam Negeri Bakal Kena Sanksi Mulai 1 Agustus 2023
Siap-Siap, Pengusaha Tak Parkirkan Devisa Hasil Ekspor di Dalam Negeri Bakal Kena Sanksi Mulai 1 Agustus 2023

Bagi pelaku eksportir yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor.

Baca Selengkapnya
BRI Dorong Pendanaan Nasabah Segmen Korporasi to The Next Level
BRI Dorong Pendanaan Nasabah Segmen Korporasi to The Next Level

BRI mengakses pendanaan melalui alternative funding, salah satunya melalui Initial Public Offering (IPO). Sebagai upaya meningkatkan level nasabah korporasi.

Baca Selengkapnya
Resmi Terbitkan SBR013, Kementerian Keuangan Target Himpun Dana Rp15 Triliun
Resmi Terbitkan SBR013, Kementerian Keuangan Target Himpun Dana Rp15 Triliun

Menurut Kemenkeu, menyimpan dana di SBN ritel ini bisa terhindar dari sejumlah risiko investasi, utamanya risiko gagal bayar.

Baca Selengkapnya
OJK Ingatkan BPR Penuhi Modal Inti Minimum Rp6 Miliar di Akhir 2024
OJK Ingatkan BPR Penuhi Modal Inti Minimum Rp6 Miliar di Akhir 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat BPR yakni dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.

Baca Selengkapnya
Bappebti Izinkan Badan Usaha dan Hukum Berinvestasi di Kripto, Pelaku Usaha Respons Begini
Bappebti Izinkan Badan Usaha dan Hukum Berinvestasi di Kripto, Pelaku Usaha Respons Begini

Peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: 30 Perusahaan Kripto Resmi Jadi Anggota Bursa Kripto CFX
Info Terbaru: 30 Perusahaan Kripto Resmi Jadi Anggota Bursa Kripto CFX

Persyaratan ini tertuang dalam Peraturan (Bappebti) No. 8 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan No. 13 Tahun 2022.

Baca Selengkapnya